News

PKS: Pemerintah Kebobolan, Ada Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia Lewat Jalur Ilegal

Kami mendapat informasi ada keberangkatan PMI non prosedural ke Malaysia melalui jalan tikus.


PKS: Pemerintah Kebobolan, Ada Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia Lewat Jalur Ilegal
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati

AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayati mengaku  mendapat laporan bahwa awal tahun 2021 pemerintah kebobolan dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri.

“Kami mendapat informasi ada keberangkatan PMI non prosedural ke Malaysia melalui jalan tikus di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sangat prihatin dan miris hati saya mendengar info ini," ungkap Mufida dalam keterangan tertulis, Jumat (5/1/2021).

Menurut Mufida, kebobolan ini harus diperbaiki dengan meningkatkan sistem screening di banyak pintu keluar PMI, termasuk screening ke perusahaan pengiriman.

Selain itu, dia meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Kemnaker secara intensif melakukan sosialisasi kepada para PMI yang akan pergi, khususnya selama pandemi COVID-19.

"Regulasi tentang pemberangkatan PMI, harus mudah diimplementasikan dengan biaya administrasi ditanggung oleh pemerintah,” terangnya.

Mufida menekankan, screening terhadap perusahaan pengiriman juga mutlak ditegakkan. Pengawasan bagi yang memperoleh izin juga tidak boleh dikendurkan. Hal ini harus ditingkatkan untuk melindungi PMI dari ancaman penipuan, pemerasan dan hal buruk lainnya.

"Di era pandemi ini beberapa pihak pengirim PMI, mungkin menggoda calon PMI dengan menjanjikan pekerjaan di Luar Negeri, tetapi secara nonprosedural. Negara tidak boleh kalah dengan pengiriman PMI nonprosedural ini," paparnya.

Ia mengatakan, negara harus menyiapkan sistem yang jauh lebih mudah dan membantu PMI agar tetap bisa mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri dengan aman dan terlindungi, khususnya di masa pandemi ini.

"Sampaikan dan tunjukkan jika proses bekerja di luar negeri lewat jalur resmi mudah dan terjamin aman. Adalah kewajiban negara untuk menyediakan layanan tersebut sebagai wujud perlindungan negara terhadap PMI," pungkasnya.

Bedasarkan informasi, pemberantasan Mafia Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri merupakan program pertama dari 9 program Prioritas BP2MI. Program ini dinyatakan oleh kepala BP2MI sebagai fokus utama tahun pertama implementasi Rencana Strategis BP2MI 2020-2024. Karena pengiriman ilegal ini menjadi akar permasalahan tata kelola PMI.

BP2MI menginformasikan bahwa dari laporan tahun 2020, telah diterima sekitar 1.725 pengaduan, dimana 67,4 persen dari pengaduan tersebut tentang pemberangkan PMI secara illegal.[]

baca juga:

Oktaviani

https://akurat.co

0 Comments

Leave a comment

Sorry, you mush first