News

PKS Minta Satgas BLBI Tak Abaikan Aspek Pidana

BPK melalui hasil auditnya jelas menyebut ada penyelewengan dana BLBI.


PKS Minta Satgas BLBI Tak Abaikan Aspek Pidana
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera dalam Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019). (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan aspek pidana dalam menyelesaian kasus BLBI meskipun pemerintah telah membentuk Satgas BLBI.

Sebab BPK melalui hasil auditnya jelas menyebut ada penyelewenagan dana BLBI.

"Saat ini bangak aset yang beralih kepemilikan dan tidak sedikit yang berada di luar negeri. Terlebih kita belum mempunyai UU Perampasan Aset, ini harus didorong karena upaya penegakan hukum terhadap kejahatan eknomi tak akan pernah selesai jika tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku," tulis Mardani akun twitternya @mardanialisera seperti dikutip AKURAT.CO, Selasa (20/4/2021).

Sebagai pengingat, RUU Perampasan Aset merupakan janji Presiden Jokowi dalam Nawacita 2014-2019 & kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Dalam mengusut pidana kasus BLBI, Kejagung dan KPK punya peran untuk menganalisis ulang ada atau tidak unsur pidana dalam kasus BLBI lainnya harus terus diusut.

Hasil audit BPK di 2020 ditemukan jelas adanya penyimpangan, kelemahan sistem dam kelalaian dalam penggunaan BLBI yg merugikan negara. Dari Rp144,5 triliun dana BLBI yang dikeluarkan, BPK menemukan potensi kerunggian hingga Rp138,4 triliun

"Jangan sampai dibentuknya satgas ini hanya ‘formalitas’ untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara. Audit BPK mesti dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus BLBI, tidak bisa menggeneralisasi sebagai perkara perdata," kata Mardani.

Anggota DPR ini meminta aparat menganalisis secara jeli mana aspek yang masuk dalam ranah pidana dan mana yang masuk ranah perdana. Karena penyelewengan jelas merupakan tindak pidana korupsi

Hal lain yang mesti jadi pertimbangan, jika hanya menempuh secara perdata, jelas akan melukai rasa keadilan masyarakat. 

"Ketika aspek pidana tidak diambil, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian triliunan rupiah itu?" tanya Mardani.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu