News

PKS Minta Pemerintah Jangan Liberalisasi Sektor Kelistrikan

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menuding pembentukan holding dan subholding PLN oleh Menteri BUMN sebagai bentuk liberalisasi ketenagalistrikan nasional


PKS Minta Pemerintah Jangan Liberalisasi Sektor Kelistrikan
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto (dpr.go.id)

AKURAT.CO Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menuding pembentukan holding dan subholding PLN oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bentuk liberalisasi ketenagalistrikan nasional.

Ia menyebut dengan pembentukan holding dan subholding nantinya PLN hanya akan mengurus menara listrik saja. Sementara tugas lainnya akan diambil alih pihak lain di luar kewenangan perusahaan pelat merah tersebut.

Padahal, katanya, UUD 1945 menegaskan bahwa cabang usaha penting dan strategis dikuasai oleh negara. UU Ketenagalistrikan juga menegaskan ketenagalistrikan adalah cabang usaha penting yang dikuasai negara.

baca juga:

"Ditambah lagi dari hasil JR UU Ketenagalistrikan, khususnya dalam aspek usaha kelistrikan yang 'terintegrasi' dari hulu ke hilir (bundling-unbundling), ditetapkan MK, bahwa bentuk unbundling PLN tidak dibenarkan (inkonstitusional secara bersyarat), sehingga sektor ini menjadi tidak dikuasai negara," terang Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/1/2022). 

Karena itu, Mulyanto menolak kebijakan Kementerian BUMN Erick Thohir untuk membentuk holding dan subholding PLN. Ia minta pemerintah membatalkan kebijakan tersebut sampai RUU BUMN disahkan. 

"Secara umum soal holding-sub holding untuk BUMN ini masih multitafsir. Definisi anak perusahaan itu adalah BUMN atau bukan BUMN, juga masih harus diperjelas. RUU BUMN yang tengah diharmonisasi Baleg DPR RI saat ini memperjelas hal tersebut," katanya.

Berdasarkan hal tersebut, Mulyanto pun tidak ingin sektor kelistrikan ini diliberalisasi oleh pemerintah.

"Soal kelistrikan ini adalah wilayah monopoli negara, dalam hal ini PLN. Jadi pemerintah jangan memposisikan PLN hanya sekadar mengurusi transmisi listrik saja," kata Mulyanto.

Sebelumnya dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, pemerintah menyatakan akan membuka peluang swasta untuk membangun transmisi listrik antar pulau.