News

PKS Cermati Pasal 68 di UU Cipta Kerja, Bukhori: Waspada Pasal Karet

PPIU bisa dikenakan sanksi pidana.


PKS Cermati Pasal 68 di UU Cipta Kerja, Bukhori: Waspada Pasal Karet
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin bersama Ketua Baleg Supratman Andi Agtas serta anggota Baleg saat menggelar jumpa pers mengenai Omnibus Law UU Cipta Kerja di lobi Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menilai jika UU Cipta Kerja menyimpan pasal karet di salah satu pasalnya. Ia mengakui, temuan ini diperoleh setelah melakukan penyisiran pada Pasal 68 UU Cipta Kerja terkait perubahan beberapa ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

"Fraksi PKS mencermati pasal 68 merupakan concern utama kami, yakni terkait syarat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang harus kami pastikan adalah WNI dan muslim sebagaimana dalam UU No. 8/2019 (eksisting)," ungkap Bukhori dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).

"Sebab sebelumnya, dalam draf RUU versi 1029 halaman, pemerintah secara gegabah menghapuskan syarat muslim dan WNI tersebut dan menggantinya dengan klausul persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Alhasil, kata Bukhori, Fraksi PKS bersikeras untuk mempertahankan syarat semula hingga akhirnya berhasil terakomodir kendati harus melalui proses pembahasan yang alot di Baleg.

Namun di sisi lain, lanjut Bukhori, pembahasan perihal sanksi sayangnya dibahas oleh pemerintah dan DPR secara terpisah, khususnya terkait sanksi pidana pada pasal 125 dan 126 UU No. 8/2019 dengan menambahkan batas waktu 5 hari, imbuhnya.

“Sebagai konsekuensi, di UU Cipta Kerja yang terbaru kemudian memunculkan pasal tambahan, yakni pasal 118A dan 119A sebagai pasal sisipan. Kedua pasal yang mengatur pengenaan sanksi administratif ini nyatanya memiliki kaitan dengan pasal 125 dan 126 terkait sanksi pidana sehingga memunculkan potensi sanksi berlapis,” ujarnya.

Menurut Ketua DPP PKS ini, pasal sisipan tersebut sesungguhnya memiliki maksud yang baik, yakni memberikan proteksi kepada jemaah dari praktik penyimpangan pihak penyelenggara haji/umrah yang merugikan jemaah sebagaimana pernah terjadi sebelumnya pada kasus penipuan biro haji dan umrah First Travel.

"Namun anehnya, di dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 125 dan pasal 126 disebutkan bahwa PIHK maupun PPIU yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118A dan 119A juga bisa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar," singgungnya.

Sementara, jika dilihat dari segi etika hukum, Bukhori menganggap pemberlakuan sanksi berlapis ini tidak pada tempatnya alias tidak adil karena melampaui batas kewajaran.

“Kami menduga munculnya ambiguitas terkait pengenaan sanksi berlapis untuk satu perbuatan dalam UU ini sesungguhnya tidak lepas sebagai akibat dari ketergesa-gesaan selama proses penyusunannya,” singgungnya.

Namun, meski demikian, Bukhori menambahkan, dengan melihat fakta bahwa ancaman hukuman dalam UU Cipta Kerja ini sifatnya berlapis, menurutnya, pasal pidananya sebaiknya dicabut saja agar tidak membuka ruang spekulasi bagi para penegak hukum.

"Sehingga memberikan kepastian hukum bagi PIHK dan PPIU sesuai dengan asas keadilan," pungkasnya.[]

baca juga: