News

PKL Malioboro Minta Relokasi Diundur Habis Lebaran, Pansus: Apa Sih Sulitnya

Mereka keberatan jika harus angkat kaki pada akhir bulan Januari 2021


PKL Malioboro Minta Relokasi Diundur Habis Lebaran, Pansus: Apa Sih Sulitnya
Salah satu lapak PKL di sekitaran Jalan Malioboro, Sabtu (3/7/2021). (AKURAT/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) Malioboro meminta eksekusi relokasi ditunda sampai usai Lebaran tahun ini. Mereka keberatan jika harus angkat kaki pada akhir bulan Januari 2021.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Foki Ardiyanto mengatakan, para pedagang telah menyampaikan permintaan penundaan waktu eksekusi kepada panitia khusus (pansus) relokasi PKL Malioboro.

Meski tak menolak kebijakan relokasi, kata Foki, para pedagang merasa belum siap jika harus dipindah dalam waktu dekat ini lantaran perekonomiannya masih limbung imbas pandemi Covid-19 kemarin.

baca juga:

"Tuntutan kawan-kawan PKL itu kan tidak muluk-muluk. Hanya ingin itu (relokasi) ditunda saja setelah Lebaran, dan kalau kita bicara waktu apa sih sulitnya hanya menunda 4 bulan saja. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Foki di kantornya, Senin (24/1/2022) petang.

Terlebih, lanjut Foki, sekarang muncul varian Omicron yang dikhawatirkan membawa imbas lain kepada para pedagang. 

"Aktivitas perekonomiannya mereka sudah (tidak stabil) misalnya kalau mereka sudah direloksi, kena (dampak) Omicron lagi. Negara tidak punya sense of crisis," kata Foki yang juga Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro ini.

Foki menegaskan, pansus bertugas menjembatani antara para PKL dan pemangku kebijakan relokasi ini. Dalam hal ini adalah Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta.

Pansus akan memfasilitasi agar apa yang menjadi keresahan para pedagang tersampaikan. Intinya, mengawasi agar tak ada pihak yang dirugikan dengan relokasi ini.

Foki melanjutkan, pansus akan segera meninjau langsung shelter relokasi untuk melihat kelayakannya dari versi pedagang maupun pemerintah. Selain itu bersurat kepada DPRD DIY agar mengundang Pemda DIY membahas wacana pemindahan pedagang ini.

"Ketika ranahnya kebijakan, Pemkot tidak punya kompetensi apapun untuk mengambil keputusan. Kewenangan di Pemda DIY. Kewenangan Pemkot hanya membangun shelter (relokasi), kemudian mendata pedagang-pedagang yang akan direlokasi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta berencana memindahkan sekitar 1.700 PKL di sepanjang Jalan Malioboro. 

Relokasi dimaksudkan untuk membuat kawasan sentra PKL dengan mengedepankan aspek legalitas dan kenyamanan pedagang. Serta penataan sebagai bagian dari upaya Pemda DIY mengajukan sumbu filosofi sebagai warisan budaya ke UNESCO.

Rencananya, ribuan PKL itu akan ditempatkan ke dua lokasi yang telah disiapkan. Yakni, bekas Gedung Bioskop Indra, Ngupasan, Gondomanan dan satu shelter lain bersifat sementara di bekas Kantor Gedung Dinas Pariwisata DIY. Relokasi diupayakan dieksekusi akhir Januari 2022 ini. []