Ekonomi

PINA, Program Andalan Bappenas Serap Banyak Investor Swasta


PINA, Program Andalan Bappenas Serap Banyak Investor Swasta
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro saat ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (27/12/2018). Bambang Brodjonegoro kini meneruskan jejak langkah sang ayah, Soemantri Brodjonegoro, yang pernah menjadi Menteri Pertambangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru. Dilain sisi, diantara kesibukannya yang padat, ia gemar dan rutin dalam berolahraga badminton. (AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo)

AKURAT.CO Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempunyai skema untuk membantu meningkatkan investasi di Indonesia, yaitu melalui program Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, untuk pembiayaan infrastruktur dibutuhkan anggaran senilai Rp4.769 triliun. Dari total anggaran itu, porsi pemerintah dalam membiayai infrastruktur dalam APBN/APBD sebesar 40 persen, BUMN dengan segala belanja modal 22 persen, dan peranan swasta sebesar 37 persen.

Menurut Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro pembiayaan melalui PINA ini banyak dilirik oleh investor swasta domestik. Namun, dia tidak menyebut secara persentase seberapa banyak investor dari swasta maupun asing.

baca juga:

“Kalau yang sudah masuk kebanyakan domestik. Tapi tujuan kita agar bisa membantu mengatasi permasalahan current account deficit (CAD). Jadi kita akan terus berupaya untuk mendatangkan modal asing, seperti FDI (Foreign Direct Investment) diinfrastruktur. Dan itu suatu hal yang sering digunakan di negara lain,” katanya ketika ditemui Akurat.co di ruang kerjanya Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (27/12/2018) lalu.

Adapun rata-rata para investor swasta domestik itu lebih tertarik dengan pembiayaan infrastruktur jalan termasuk jalan tol. Berbeda halnya dengan swasta asing yang lebih memilih untuk berinvestasi pada sektor kelistrikan.

“Mayoritas masih domestik, kalau asing banyak masuk (investasi) dilistrik. Swasta asing itu hanya tertarik masuk kalau dia tidak punya masalah dengan currency-nya. Jalan tol itu memang seolah-olah menarik karena volumenya besar, problem-nya harus bayar menggunakan mata uang rupiah. Kalau kita bayar jalan tol kan pakai rupiah, bukan pakai dolar AS. Kalau investornya dolar, dia masih khawatir dengan currency risk. Makanya mereka lebih banyak masuk ke listrik karena listrik itu harganya pakai mata uang asing per kilo watt hour,” ujarnya.

Visinya yang jelas membuat investor domestik tertarik untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dibandingkan dengan sektor lainnya yang masih diragukan jaminannya.

“Kalau jalan tol paling mudah, karena memang visibility-nya jelas. Kalau kayak air bersih itu harus ada support dari pemerintah, yang namanya ability rate fund, kemudian harus ada jaminan dari pemerintah, nah di situlah swasta baru bisa masuk. Yang penting kita mulai melihat ketertarikan swasta. Dan bagi saya ini akan menciptakan lahan baru kan bagi swasta Indonesia yang selama ini main diproperti, perdagangan, atau sektor sumber daya alam, sekarang bisa masuk ke infrastruktur. Sehingga kita bisa lihat beberapa grup besar yang tadinya nggak ada hubungan sama infrastruktur, itu pelan-pelan sudah mulai masuk infrastruktur,” jelas Bambang Brodjo.

Selain infrastruktur jalan, pemerintah mulai membuka peluang investasi disektor bandara dan pelabuhan. Dan dia yakin, investasi di dua sektor ini bakal dilirik para investor swasta.

“Belakangan kita buka investasi untuk bandara, ini banyak yang tertarik karena bandara Indonesia prospeknya bagus, makin banyak traffic-nya. Bayar parkir bandara atau bayar jasa bandara itu semua dalam bentuk dolar, pelabuhan juga sama. Jadi kita melihat tiga sektor ini yang barangkali bisa menarik peminat asing lebih banyak,” ucapnya.

Sementara, untuk total infrastruktur yang telah diterima serta dimanfaatkan, Bappenas mencatat ada sekitar USD2,3 miliar. Dan salurannya anggaran tersebut masih digunakan untuk pembangunan jalan dan kelistrikan.

“PINA sampai 2018 ini yang namanya financial closed sesuai transaksi itu USD2,3 miliar, dari 2017 sampai tahun ini. Itu ada 11 project, toll road itu di atas 700 kilometer (Km) panjangnya yang sudah dibiayai. Kemudian tower plan masih awal 225 megawatt. PINA juga berkontribusi untuk menciptakan instrumen baru namanya perpetuity notes dan juga sudah menggunakan uang syariah. Ke depan, project flight plan-nya, investment opportunity-nya masih sekitar hampir USD40 miliar, artinya masih ada yang ditawarkan kepada investor asing maupun domestik,” sebutnya.[]