News

Pimpinan MPR Minta Kemenag Lobi Pemerintah Arab Saudi Soal Kuota Jemaah Haji 2021

Menurutnya, kuota sebanyak 10 persen yang akan diberikan ke Indonesia merupakan bentuk ketidakadilan


Pimpinan MPR Minta Kemenag Lobi Pemerintah Arab Saudi Soal Kuota Jemaah Haji 2021
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid  dan Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa'adi dalam acara diskusi 4 Pilar MPR RI bertema (MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mendukung dan meminta pemerintah untuk melakukan lobi ke pemerintah arab saudi supaya tahun ini Indonesia dapat memberangkatan Jemaah Haji 2021 demi mengedepankan rasa keadilan. 

"Jangan libur terus, kalau libur terus ini mesti rakyat dirugikan, nanti kecanggihan pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar, yang kurang lebih 231.000, ini masa iya berhadapan dengan pemerintah Arab Saudi lemah ini jangan sampai," kata dalam diskusi di Media Center MPR/ DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). 

Menurutnya, kuota sebanyak 10 persen yang akan diberikan ke Indonesia merupakan bentuk ketidakadilan. Artinya, sambung dia, ada sebanyak 90 persen calon jamaah nantinha akan kehilangan kesempatannya untuk melaksanakan ibadah haji. 

Saya baru mendengar hanya mendengar kabar , ya selentingan bahwa memang tahun ini akan dibuka dengan cara yang terbatas, terbatasnya berapa, saya tidak tahu, kalau dari 231.000  kemudian yang boleh berangkat itu 10 persen berarti hanya sekitar 23.000 jamaah, artinya ada sekian orang lagi yang tertunda," paparnya. 

Selain itu Jazilul juga menyinggung soal penambahan biaya. Mestinya kata dia, penyelenggara tidak boleh menambahkan biaya lagi, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab penyelenggara. 

"Kita nggak tahu ada corona,  masalahnya anda menjadi pelayan, penyedia, penyedia jasa, apapun resikonya ya jangan tambah," tegasnya. 

"Kita tahu kan nggak boleh itu diangkat kemudian di tengah jalan nambah, kalau kita transaksi, di tengah jalan harus dirubah harganya, secara akad Syariah juga salah itu, maslahnya untuk haji disitu, bisnis haji itu, itu istilahnya  tidak ada pilihan, kan ini di tanggung pemerintah semuanya," sambungnya. 

Meski demikian, Politisi PKB itu yakin, Kemenag akan melakukan dioiplomasi dengan pemerintah Arab Saudi dan dia juga berharap terdapat vaksin Covid-19 yang memang sudah digunakan di Indonesia atau memang ada vaksin khusus untuk jemaah. 

"Saya ga tahu karena saya bukan ahli kesehatan dan yang terpenting adalah pelayanan haji ini, murah, cepat dan aman," pungkasnya.[]

Erizky Bagus

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu