News

Pimpinan KPK Tidak Pernah Berpikir Hentikan Pengusutan Kardus Durian Cak Imin

Pimpinan KPK Tidak Pernah Berpikir Hentikan Pengusutan Kardus Durian Cak Imin
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan kasus korupsi proyek Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi terus berjalan. 

Perkara ini menyeret Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Biasa disebut kasus korupsi 'kardus durian' karena KPK menyita uang Rp1,5 miliar dari sebuah kardus durian. 

"Kami belum ada penghentian penyelidikan, dan penyelidikan masih jalan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, Selasa (29/11/2022).

baca juga:

Karyoto mengaku penanganan skandal tersebut pernah dibahas di dalam rapat pimpinan lembaga antirasuah. Pimpinan tidak pernah terpikir untuk menghentikan pengusutan perkara ini. 

"Kalau kami menghentikan penyelidikan, kami membuat surat yang diajukan kepada pimpinan dan pimpinan membuat surat penghentian penyelidikan," jelas Karyoto.

Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (17/11/2022) sempat menyinggung penanganan perkara tersebut. 

"Perkara lama yang disebut kardus durian ini juga menjadi perhatian kita bersama. Tolong kawal KPK, ikuti perkembangannya. KPK pastikan setiap perkara disampaikan kepada rekan-rekan semua," ujar Firli. 

Firli memastikan KPK bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak pernah menargetkan seseorang untuk dijadikan tersangka.

"Kecuali orang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga pelaku tindak pidana," ucap Firli.

Konstruksi Skandal Kardus Durian

Skandal kardus durian bermula saat tim penindakan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrsi pada 25 Agustus 2011.

Dalam OTT itu, penyidik KPK menangkap Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemnakertrans, Dadong Irbarelawan.

Beberapa waktu kemudian, KPK menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, dengan barang bukti uang Rp1,5 miliar yang dibungkus dengan kardus durian.

Uang tersebut diserahkan ke Kantor Kemnakertrans lantaran PT Alam Jaya Papua diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp73 miliar.

Uang Rp1,5 miliar itu diduga ditujukan kepada Cak Imin sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).[]