News

Pimpinan Komisi III DPR RI: Hakim Agung Kena OTT Ibarat Fenomena Gunung Es

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menyayangkan kasus suap yang menjerat Hakim Agung Sudradjad Dimyati.


Pimpinan Komisi III DPR RI: Hakim Agung Kena OTT Ibarat Fenomena Gunung Es
Hakim Agung MA Sudradjad Dimyati mengenakan rompi oranye usai ditetapkan sebagai tersangka (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menyayangkan kasus suap yang menjerat Hakim Agung Sudradjad Dimyati. 

"Saya tidak akan menyentuh pokok perkara kasus suapnya, namun dampak dari OTT KPK kali ini sungguh saya sangat sayangkan. Sungguh sangat menyedihkan," kata Pangeran dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat (23/9/2022).

Menurutnya, hal ini tentu menjadi pekerjaan besar bagi Komisi III DPR dalam meningkatkan aspek layanan serta fasilitas pencari keadilan di negeri ini, khususnya bagi para hakim maupun panitera serta seluruh perangkat terkait.

baca juga:

"Saya pikir ini tugas berat. Walaupun ada kekhawatiran kasus ini sebuah fenomena gunung es, tapi saya tetap percaya MA RI masih dapat memperbaiki trust-nya ke depan," ujar Politikus PAN itu.

Lebih lanjut, ia mengingatkan resiko besar terkait praktek korupsi yang sudah mencapai level MA ini nantinya akan berdampak pada hilangnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

"Takutnya akan mengakibatkan masyarakat mencari dan menggunakan cara-cara di luar hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan di sekitarnya," tuturnya.

Oleh karena itu, sebagai pimpinan Komisi III, dirinya  berpesan kepada seluruh mitra kerja Komisi III agar tegak dan lurus menjalankan Konstitusi.

"Pesan saya terakhir harus ada evaluasi mendalam, menyeluruh dan perubahan besar-besaran di internal MA untuk menjaga pabrik yusrisprudensi di Indonesia ini," pungkasnya.

Diketahui, KPK menetapkan enam tersangka penerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yaitu Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Elly Tri Pangestu, PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, PNS MA Redi, dan Albasri.

Sedangkan pihak pemberi suap yang ditetapkan tersangka yakni pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, serta dua orang swasta Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma.

Penetapan mereka sebagai tersangka berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Dalam operasi senyap tersebut KPK turut mengamankan uang sebesar SGD 205 ribu atau setara Rp 2,1 miliar sebagai barang bukti suap.[]