News

Pimpinan DPRD DKI Jakarta Minta Pesepeda Tidak Arogan

M Taufik meminta para pesepeda memanfaatkan secara maksimal jalur sepeda yang sudah disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Pimpinan DPRD DKI Jakarta Minta Pesepeda Tidak Arogan
Pesepeda melintas di ruas khusus sepeda di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (3/6/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta pesepeda di Ibu Kota taat berlalu lintas dan tidak arogan menerobos jalur kendaraan bermotor. Sebab hal itu bisa memicu kecelakaan.

“Masalahnya tinggal para pengguna jalur sepeda harus disiplin. Kalau naik sepeda ya sudah di jalur sepeda, jangan di luar jalur yang lain,” kata Taufik ketika dikonfirmasi, Sabtu (5/6/2021).

Saat ini, pengguna sepeda di Ibu Kota sedang menjadi sorotan setelah Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria memperbolehkan sepeda balap atau road bike masuk jalur kendaraan bermotor di Jalan Sudirman-Thamrin. 

“Kalau semua sepeda di jalur sepeda, di trek masing-masing, saya kira tidak ada protes, orang pasti setuju,” tuturnya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 63 kilometer jalur sepeda di semua wilayah Jakarta.

Anies merasa jumlah ini masih sangat minim. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mau menambah jumlah jalur sepeda lagi, targetnya 170 kilometer pada akhir 2021 mendatang.

Sementara itu, politisi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai kebijakan Anies mengizinkan pengguna road bike masuk jalur kendaraan bermotor tidak melalui kajian mendalam, bahkan terkesan serampangan. Anies dinilai terlalu memanjakan para pesepeda ketimbang kelompok masyarakat lain.

Menurut Gilbert, pesepeda di Jakarta memakai total 10 persen jalan raya Ibu Kota, padahal jumlah mereka hanya 0,1 persen dari pengguna kendaraan bermotor, termasuk pengguna  angkutan umum.  Meski banyak makan jalan, kata Gilbert pesepeda tidak mengeluarkan sepeserpun pajak. Pengguna kendaraan bermotor yang harus membayar pajak.

"Pengguna sepeda tidak sampai 0,1 persen dari masyarakat, tetapi mereka memakai 10 persen dari ruas jalan utama. Mereka tidak bayar pajak, sementara pembayar pajak kendaraan tidak diberi karpet merah," tuturnya.

Gilbert menduga Anies tidak mengkaji keputusan memberi 'karpet merah' kepada komunitas pesepeda.

Ketimbang mengurus sepeda, Gilbert meminta  Anies menata dan memfasilitasi pengemudi ojek online di Jakarta. Kehadiran pengemudi ojek online di Jakarta dianggap sangat membantu masyarakat pada masa COVID-19.

"Saat ini ojek online merupakan tulang punggung pengantaran barang dan mobilitas manusia di Jakarta. Mereka yang menopang ekonomi DKI selama pandemi dengan segala resikonya. Selayaknya mereka atau Tenaga Kesehatan yang dibangun tugu, bukan sepeda. Selayaknya ojol (ojek online) atau Tenaga Kesehatan yang difasilitasi jalur khusus, bukan sepeda," tandasnya.[]