News

Pimpinan DPR Minta Kemensos Pertimbangkan Penarikan BST COVID-19

Alasannya, Kemensos tidak mendapat anggaran lebih dan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah mulai menunjukkan perbaikan.


Pimpinan DPR Minta Kemensos Pertimbangkan Penarikan BST COVID-19
Warga saat mengikuti pendaftaran pencairan dana bantuan sosial (bansos) di SDN Kembangan Utara 05 Pagi, Jakarta Barat, Rabu (31/3/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kementerian Sosial memutuskan tidak memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST),  bantuan tersebut akan berakhir pada April 2021. Alasannya, Kemensos tidak mendapat anggaran lebih dan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah mulai menunjukkan perbaikan di skala mikro. 

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai penghentian program BST. Pasalnya bantuan ini sangat diharapkan masyarakat karena hingga saat ini perekonomiannya semakin sulit akibat terdampak pandemi Covid-19. 

"Kami menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BST yang berjalan di tahun 2020 dan 2021, untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain jika BST dihapuskan," ujar Azis dalam keteranganya, Jumat (2/4/2021). 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, penyaluran BST merupakan bagian dari program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 4 Januari 2021 yang mencakup tiga jenis program, yaitu program sembako/bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, dan bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM. 

Dia menyebut, dari data yang diterima DPR selama Maret 2021, telah disalurkan BPNT dalam beberapa tahap, yaitu pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM, 25 Maret 5.993.734 KPM dengan akumulasi 10.496.185 KPM. 

"Cek kembali data ini, karena kedepan sebagai bahan evaluasi," jelasnya. 

Selain BST yang menadapat sorotan, DPR juga meminta Kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menggantinya dengan penerima manfaat baru. 

Alasan Azis agar Kemensos dan Pemda mengevaluasi kembali program ini lantarangan masih ada data penerima manfaat yang tidak padan dan adanya penerima ganda. 

"Kemensos bisa mendorong Pemda dalam evaluasi DTKS. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih Pemda sebagai pihak yang mengetahui persis mana yang dicoret dan tidak," terangnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co