News

Pidato Anies Direspon PBB,  Politisi PDIP: Narasi Tanpa Aksi, Maka Seperti Tong Kosong

Gilbert meminta, narasi dalam pidato itu segera diimplementasikan Anies di Jakarta.


Pidato Anies Direspon PBB,  Politisi PDIP: Narasi Tanpa Aksi, Maka Seperti Tong Kosong
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak saat ditemui redaksi AKURAT.CO di Jakarta, Jumat (15/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Politisi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyentil  pidato Gubernur Anies Baswedan dalam acara cara virtual forum bertajuk 'Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations. 

Dimana, pidato Anies Baswedan langsung disambut antusias Sekretaris Jenderal PBB, António Gutteres yang ikut hadir dalam pertemuan itu.  

Gilbert meminta, narasi dalam pidato itu segera diimplementasikan Anies di Jakarta. Dalam pidato itu Anies berbicara panjang lebar mengenai langkah  pemerintah kota  mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim.  

"Kalau hanya narasi tanpa aksi, maka itu seperti tong kosong," kata Gilbert ketika dikonfirmasi Akurat.co Minggu (18/4/2021).

Menurut Gilbert, selama masa kepemimpinan Anies  Baswedan di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI  belum banyak mencetus ide-ide brilian untuk mengurangi emisi karbon, bahkan DKI Jakarta beberapa tahun belakangan ini stagnan di urutan 10 besar kota paling berpolusi di dunia versi AirVisual.com pada 2019 lalu. 

Polusi udara sedikit membaik pada 2020, tetap hal ini kata Gilbert bukan buah dari kerja keras Anies Baswedan melainkan karena Covid-19 yang mewabah di Ibu Kota dan membuat aktivitas masyarakat melorot drastis. 

"Apa yang menjadi topik dari diskusi tersebut  adalah mengurangi  emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Saran yang diberikan Bung Anies selayaknya diimplementasikan di Jakarta, dan kenyataannya tidak dikerjakan. Kenyataan yang ada adalah emisi karbon berkurang di Jakarta karena Covid-19 atau pandemi," tegasnya. 

Bukti ketiadaan program Anies Baswedan untuk  mengurangi emisi karbon di Jakarta lanjut Gilbert tercermin dari masih amburadulnya integrasi angkutan massal di Jakarta yang digagas lewat program Jaklingko. Program itu tegas Gilbert masih jauh dari  harapan.  

"Angkutan terintegrasi jauh dari target padahal sisa masa kerja Oktober 2022. Sedangkan Bung Anies bicara sampai 2050. Selama menjabat lebih memprioritaskan sepeda yang tidak mungkin mengatasi kemacetan sebagai sumber emisi karbon, tetapi transportasi publik yang jadi jawaban untuk  itu," tegas Gilbert. 

Sebagai informasi, Pidato Gubernur Anies Baswedan dalam acara  virtual forum bertajuk 'Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations disorot perwakilan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang diwakilkan oleh Jenderal PBB, António Gutteres.

Anies mengawali pidatonya dengan menekankan kembali peran pemerintah kota untuk memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan, dalam hal ini terkait dengan perubahan iklim, dengan salah satunya mengurangi emisi karbon secara signifikan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini secara langsung memberikan dua usulan kepada Sekjen PBB terkait hal apa saja yang bisa dilakukan PBB untuk membantu dan mendukung program pengurangan emisi korbon dan mengatasi dampak dari perubahan iklim. Sehingga, dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih baik dan berketahanan.

“Izinkan saya untuk mengutarakan beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh kota-kota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memiliki peran yang besar untuk membantu kota-kota di dunia. Pertama-tama, PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution (NDC) dari aksi iklim,” usul Anies

Anies Melanjutkan, usulan berikutnya adalah meminta PBB meminjamkan tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan. 

"Terakhir, dalam rangka menuju COP 26, PBB dapat pula mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang diperoleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal,” katanya. [] 

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu