Ekonomi

Petani Sawit Rayu Himbara Jadi Pendamping Dana PSR


Petani Sawit Rayu Himbara Jadi Pendamping Dana PSR
Minyak Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditi yang menyebabkan pertumbuhan positif pada produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Papua (AKURAT.CO/Sudjarwo)

AKURAT.CO, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan bank-bank BUMN hadir sebagai pendamping petani dalam pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ketua Umum Apkasindo Alpian A Rahman berharap dana hibah dari BPDPKS sebesar Rp30 juta/ha untuk program PSR dari pemerintah dinilai belum cukup sehingga diharapkan petani dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tenor 4 tahun dan bunga 5-5 persen.

"Di daerah masih banyak bank yang belum merespon. Bank-bank BUMN diminta hadir," ujarnya dalam webinar "Petani Sejahtera Indonesia Maju" yang dilaksanakan Apkasindo seperti dilansir dari Antara, Senin (31/8/2020).

Petani dengan luas areal 41 persen dari luas areal total sawit sudah ikut berperan dalam menghasilkan devisa, lanjutnya, tetapi belum mendapat porsi perhatian yang sepadan.

Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Anwar Sunari menyatakan dana BPDPKS yang dihibahkan pada petani adalah Rp30 juta/ha yang mana maksimun setiap petani 4 ha.

"Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada keharusan dana pendamping dari bank," katannya.

Dia menuturkan kalau petani punya tabungan sendiri cukup dana BPDPKS dan tabungan petani, namun kalau tabungan tidak cukup maka bisa menggunakan dana BPDPKS, tabungan petani dan kredit bank.

"Kalau tidak ada tabungan maka dana BPDPKS dan kredit bank. Kredit bank bukan syarat pencairan dana," katanya.

Anwar menyatakan, BPDPKS sudah membuat aplikasi yang bernama PSR online sehingga peserta PSR tidak perlu lagi menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik cukup mengunggah secara online.

Sementara itu Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan Heru Tri Widarto menyatakan kesuksesan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) memerlukan dukungan semua pihak, salah satunya Apkasindo.

Untuk itu, tambahnya, Apkasindo diminta ikut mendorong kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi anggotanya yang sudah waktunya peremajaan untuk mengajukan usulan.

"Pemerintah sudah berusaha mempercepat pengusulan PSR dengan penyederhanaan syarat sehingga tinggal dua saja yaitu kelembagaan dan legalitas lahan. Verifikasi juga dilakukan secara terintegrasi," katanya.

Upaya lain mempercepat pengajuan usulan dan rekomtek adalah dual track lewat jalur surveyor dimana BPDPKS telah menunjuk PT Surveyor Indonesia, tetap harus bekerjasama dengan dinas kabupaten/kota.

"Kesuksesan PSR bukan mempercepat usulan jadi rekomtek, tetapi bagaimana dana yang sudah ditransfer itu digunakan untuk membangun kebun. Menko Perekonomian mendorong BPDPKS untuk mempercepat realisasi tanam," katanya.

Dikatakannya, kemitraan antara petani dengan PKS harus dijalin dengan baik, dana yang sudah ditransfer dapat segera digunakan untuk tumbang chiping dan membeli benih.

Heru merinci saat ini realisasi rekomtek 191.181 ha, transfer dana Rp3,5 trliun untuk 142.231 ha, pencairan dana untuk 81.876 ha dan kebun yang sudah terbangun 61.219 ha atau 31,91 persen.

Anggun dari BNI menyatakan untuk mendampingi petani yang mendapatkan hibah dana PSR maka BNI menyediakan KUR Khusus. Kredit ini harus diajukan secara berkelompok dan bekerjasama dengan mitra usaha.

"Aktivitasnya membutuhkan waktu 36 bulan atau 3 tahun. Pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai keperluan. Pembayaran kredit setelah tahun ke enam," tukasnya.[]

Sumber: Antara