Ekonomi

Petani Kecil Masih 'Sayang' Beli Pupuk Non Subsidi, Kelangkaan Pupuk Subsidi Jadi PR!

langkah yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian adalah mengoptimalkan penyediaan input pertanian bagi petani


Petani Kecil Masih 'Sayang' Beli Pupuk Non Subsidi, Kelangkaan Pupuk Subsidi Jadi PR!
Ilustrasi pupuk subsidi (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian adalah mengoptimalkan penyediaan input pertanian bagi petani, dan memastikan pengetahuan mereka memadai untuk menggunakannya.

Beberapa temuan dan pengalaman menunjukkan bahwa misalnya dalam situasi kelangkaan atau keterlambatan pupuk subsidi, petani kecil cenderung mengurangi penggunaan pupuk ketimbang membeli pupuk non-subsidi yang tersedia atau memilih mengolah kompos sendiri sebagai pengganti pupuk kimia, sebagaimana diungkapkan Aditya Alta.

“Dengan kata lain, pertimbangan subsistensi masih lebih besar daripada pertimbangan peningkatan produktivitas. Jika ada dua produk pupuk di kios tani, yang satu bersubsidi dan yang satu tidak, petani kecil juga lebih memilih produk yang lebih murah walaupun mungkin kurang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unsur hara di lahan pertanian yang dikelolanya,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta lewat keterangannya Kamis (25/11/2021) .

Aditya menambahkan, hal ini juga menunjukkan adanya kegagalan pasar, di mana petani melihat unsur biaya lebih penting daripada manfaat pemupukan optimal. Hasil ekonomi menjadi kurang maksimal dan produksi pertanian kurang mampu memenuhi permintaan secara optimal.

“Intervensi diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar, salah satunya melalui intervensi pemerintah dengan kebijakan input. Namun demikian, subsidi input, terutama pupuk, tidak hanya tidak efektif tetapi justru memunculkan masalah-masalah baru,” imbuhnya.

Menurutnya, penelitian CIPS menemukan bahwa disparitas harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi memunculkan pasar sekunder dimana pupuk bersubsidi dijual kembali di pasar komersial. Disparitas harga juga memunculkan perburuan rente di sepanjang rantai distribusi karena banyaknya gatekeepers pada sistem subsidi pupuk tidak langsung. 

Murahnya pupuk bersubsidi juga dapat mendorong perverse incentive seperti kasus overdosis pupuk urea di beberapa daerah di Jawa. Penggunaan urea secara berlebihan juga merupakan gejala kurangnya pengetahuan akan pengelolaan tanaman yang baik.

Penelitian CIPS merekomendasikan perlunya desain ulang kebijakan input pertanian dengan mengedepankan solusi atas kegagalan sistem subsidi dan bantuan selama ini dalam mendorong penggunaan input secara optimal. 

Optimalisasi subsidi input pertanian sendiri dapat dicapai dengan beberapa cara. Subsidi pupuk, misalnya, sebaiknya diubah menjadi pembayaran langsung kepada petani untuk memangkas middlemen dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Selain akses pada pupuk terjangkau, produktivitas pertanian juga masih terkekang oleh ketersediaan infrastruktur irigasi yang belum merata di semua wilayah, lanjutnya. Sistem irigasi pada tingkat tersier yang menjangkau rumah tangga petani dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), lembaga komunal dengan organisasi yang cenderung sederhana namun menjalankan banyak peran.

Terkadang, permasalahan akses terhadap air dari sistem irigasi di tingkat petani disebabkan kurangnya kemampuan P3A dalam mengatur ketersediaan air secara merata ke seluruh petak pertanian. Beberapa studi juga menunjukkan ketidakpuasan petani atas kinerja perawatan dan operasional sistem irigasi oleh P3A, yang berujung pada keengganan membayar iuran pelayanan irigasi.

Penerapan Kartu Tani memungkinkan pemberian bantuan dan insentif yang lebih terarah untuk mendorong praktik pertanian yang lebih optimal, yaitu melalui pembayaran langsung (direct payment). Pembayaran langsung tersebut harus dibatasi hanya untuk pembelian input (tidak dapat ditarik tunai) dan tidak boleh dibatasi pada pupuk saja dan merek tertentu saja sehingga memungkinkan petani menggunakan saldo bantuan sesuai kebutuhannya. 

“Petani yang memiliki fasilitas pengolahan pupuk organik, misalnya, mungkin memiliki kebutuhan pupuk yang lebih sedikit, sehingga lebih penting baginya untuk dapat membelanjakan saldo bantuan sesuai kebutuhannya,” ujar Aditya, dengan menambahkan bahwa berkurangnya disparitas harga setelah subsidi pupuk dialihkan akan mendorong masuknya produsen pupuk baru ke pasar.

Bantuan juga harus tepat menyasar petani yang, tanpa adanya bantuan, tidak akan menggunakan input secara optimal, terutama karena alasan keterjangkauan. Harus ada pembedaan antara penggunaan input tidak optimal karena harga atau pengetahuan petani.

Untuk kelompok terakhir, termasuk yang menggunakan pupuk secara tidak efektif, peningkatan penyuluhan pertanian merupakan instrumen kebijakan yang lebih tepat dibanding bantuan.[]