News

Petani di Surabaya Korban Mafia Tanah Mengadu ke DPR

"Kami berharap Polri bersikap profesional dan tidak berpihak sebagaimana program Presisi yang dicanangkan Kapolri..."


Petani di Surabaya Korban Mafia Tanah Mengadu ke DPR
Johanes Dipa Widjaja menunjukkan dokumen kliennya seorang petani di Surabaya menjadi korban mafia tanah di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat 2 Mei 2022. (dok. Repro)

AKURAT.CO, Seorang petani bernama Mulyadi Hadi mengadu ke Komisi III DPR. Petani asal Surabaya tersebut meminta perlindungan hukum setelah menjadi korban mafia tanah.

Dokumen pengaduan diserahkan pengacara korban, Johanes Dipa Widjaja, bersama rekan-rekannya dari Pusat Bantuan Hukum Advokasi Indonesia cabang Surabaya ke Komisi Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 27 Mei 2022.

Johanes menyebut Mulyadi menjadi korban mafia tanah yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum.

baca juga:

"Aparat penegak hukum jangan menjadi alat menindas dan mengintervensi proses hukum oleh mafia tanah. Mafia tanah sungguh menyengsarakan masyarakat khususnya rakyat kecil seperti yang dialami klien kami," kata Johanes di Gedung Parlemen.

Johanes mengatakan kliennya selaku ahli waris dari Randim Warsiah merupakan pemilik sah atas objek tanah seluas 6.850 meter persegi di jalan Puncak Darmo Permai III Pradahkalikendal berdasarkan bukti patok D 14345 Persil nomer 186 Kelas D II.

Menjadi masalah karena terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 4157 di Kelurahan Pradahkalinkendal atas nama istri salah satu konglomerat di Surabaya berinisial WH, meskipun SHGB tersebut menunjuk lokasi di Kelurahan Lontar.

"Saat klien kami mengajukan gugatan di pengadilan, klien kami diserang dan diusir dari tanahnya tersebut dengan cara melibatkan ratusan diduga preman," ujar Johanes.

Dikatakan Johanes, pada saat tanah diduduki oknum preman banyak aparat kepolisian yang berjaga namun mereka hanya diam dan terkesan melakukan pembiaran meski situasi sudah ramai. Akibatnya salah satu pengacara Mulyadi, Lim Tji Tjong, meninggal dunia diduga karena pukulan aksi premanisme itu. Peristiwa itu terjadi pada 9 Juli 2021.

"Padahal pemerintah saat itu telah menetapkan PPKM darurat sehingga tidak masuk akal apabila pengerahan masa tidak diketahui aparat kepolisian, bahkan tidak diantisipasi. Sehingga kami menilai cukup beralasan apabila kami merasa ada pembiaran dari oknum aparat saat kejadian," tuturnya.

Johanes mengatakan kasus mafia tanah sangat nampak dialami oleh Mulyadi. Sebab tanah miliknya yang telah mendapat pengakuan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkekuatan hukum tetap, namun tetap saja ada upaya penguasaan lahan secara paksa, bahkan diduga melibatkan aparat penegak hukum.

"Kini klien kami malah dilaporkan atas dugaan pemalsuan sertifikat. Padahal, putusan PTUN jelas mengakui keabsahan sertifikat yang dikuasai klien kami," ujarnya.

Johanes membandingkan penanganan laporan yang dibuat kliennya dengan laporan pihak WH. Sekalipun laporan klienya sudah diterima tapi prosesnya terkesan dihentikan dengan berbagai alasan, adapun laporan pihak WH terkesan diperlakukan istimewa.

"Laporan klien kami terkesan dipersulit dengan berbagai alasan dan baru bisa diterima setelah berjuang sedemikian rupa. Sementara pemeriksaan terhadap laporan dari pihak WH dilakukan secara marathon selama 2 minggu di Surabaya. Selain itu, pemeriksaan oknum penyidik dalam pemeriksaan kasus terkesan sangat berpihak kepada pelapor yakni WH," tuturnya.

Laporan WH diduga Johanes sebagai upaya untuk mengintervensi proses hukum keperdataan yang sedang berjalan. Dia pun kembali menegaskan selain kliennya sebagai pemilik sah dari objek tanah, amar putusan pengadilan menyatakan sertifikat HGB milik WH salah letak dan cacat hukum.

"Kami berharap Polri bersikap profesional dan tidak berpihak sebagaimana program Presisi yang dicanangkan Kapolri, demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan dan bermartabat," demikian kata Johanes Dipa Widjaja.[]