News

Pesan Pimpinan KPK ke Kepala Daerah: Jangan Takut Tidak Dapat WTP BPK, Langit Tidak Runtuh!

KPK meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak menghalalkan segala cara untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.


Pesan Pimpinan KPK ke Kepala Daerah: Jangan Takut Tidak Dapat WTP BPK, Langit Tidak Runtuh!
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan keterangan saat konferensi pers terkait penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/7/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak menghalalkan segala cara untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, predikat opini WTP hanya sebuah penilaian. Apabila tidak mendapat predikat opini WTP, kepala daerah bisa membenahinya pada tahun selanjutnya.

"Tahun ini enggak mendapatkan WTP enggak usah takut, tidak runtuh langit itu karena tidak mendapatkan opini WTP," ujar Alex di kantornya, Kamis (19/8/2022).

baca juga:

Alex mengatakan, KPK pernah mendapat opini wajar dengan catatan. Namun, lembaga antirasuah tidak mempermasalahkannya dan melakukan rekomendasi BPK pada tahun berikutnya untuk mendapatkan opini WTP kembali.

"Kami di KPK juga bisa memperbaiki apa yang menjadi catatan teman-teman BPK tahun berikutnya, kita perbaiki kembali tanpa WTP, enggak ada persoalan," ucap Alex.

Alex kemudian meminta kepala daerah melaporkan auditor nakal untuk ditindak.

"Tolong ya supaya kalau ada permintaan-permintaan uang seperti ini tidak dilayani, laporkan segera ke Inspektorat BPK supaya ada tindakan juga buat auditor nakal," tutupnya.

Pernyataan Alex itu merupakan buntut dari kasus suap atas pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara, Andi Sonny (AS) sebagai tersangka.

Andi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan pemeriksa pertama BPK perwakilan Provinsi Sulsel, Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW); pemeriksa pada BPK perwakilan Sulsel, Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM) dan Gilang Gumilar (GG). Lalu, Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat (ER).