News

Pesan Mahfud Untuk Sarjana Hukum: Jangan Takut Kritik Pemerintah

Pesan Mahfud Untuk Sarjana Hukum: Jangan Takut Kritik Pemerintah
Menkopolhukam Mahfud MD saat konferensi pers usai acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Melia Purosani, Kota Yogyakarta, Senin (14/12/2020) (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberi pesan khusus bagi sarjana hukum untuk tidak takut mengeritik pemerintah. Khususnya bagi sarjana hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Menurut Mahfud, menjadi sarjana hukum yang cerdas saja tidaklah cukup. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat pelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) periode 2021-2025 di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Pada kesempatan itu, Mahfud mengutip pernyataan Bung Hatta. Dia mengatakan, mantan Wapres Bung Hatta selalu menekankan untuk menjadi intelektual cendikiawan. Yakni, kelompok cerdik pandai, kaum intelijensia, otaknya pandai sekaligus mulia hatinya.

baca juga:

“Bung Hatta selalu menekankan untuk menjadi intelektual Cendekiawan. Yaitu kaum intelejensia, pandai otaknya, mulia hatinya, sujana hatinya. Dan juga jangan pernah takut untuk mengkritik pemerintah,” demikia pesan Mahfud, yang juga Ketua Umum APHTN-HAN periode sebelumnya, untuk pengurus yang baru dilantik.

Dia menambahkan, idealisme sarjana hukum tata negara harus tetap terbawa dalam mengisi pembangunan Indonesia. Sehingga pikiran sarjana hukum tata negara akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Khususnya pada aspek hukum.

“Bawalah panji-panji idealisme dalam mengisi pembangunan Indonesia pada aspek ketatanegaraan. Jadilah sarjana HTN yang intelektual, pandai dan bertanggungjawab bagi masyarakat dan kemajuan negara,” ujarnya.

Untuk diketahui, APHTN-HAN saat ini beranggotakan ribuan dosen di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Tahun ini, AP HTN-HAN berusia 41 tahun.

Acara pelantikan itu juga dihadiri oleh Prof. Dr. Widodo Eka Cahyana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM, Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu, Ma’ruf Cahyono, Sekjen MPR, dan perwakilan dari Kemenkumham, Mahkamah Konstitusi, Kemenko Polhukam, LPSK, Ombudsman, dan pengurus wilayah, serta jajaran pengurus pusat yang baru dilantik.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu