Ekonomi

Perusahaan Monopoli Ekspor Benih Lobster Cuma Didenda Minimal Rp1 Miliar

KPPU bakal memberikan sanksi berupa denda Rp1 miliar kepada pelaku usaha pengiriman benih lobster yang terbukti melakukan monopoli sesuai aturan UU Cipta Kerja.


Perusahaan Monopoli Ekspor Benih Lobster Cuma Didenda Minimal Rp1 Miliar
Lobster termahal di Indonesia (eatlas.org)

AKURAT.CO Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan bakal memberikan sanksi berupa denda minimal Rp1 miliar kepada pelaku usaha pengiriman benih lobster yang terbukti melakukan monopoli sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja.

Juru bicara sekaligus Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan denda tersebut berbeda dengan yang diatur pada beleid yang lama, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Berdasarkan undang-undang itu, sanksi maksimal untuk pelaku praktik monopoli sebesar Rp25 miliar.

"Di undang-undang kami Rp1 miliar sampai Rp25 miliar, sedangkan di UU Cipta Kerja tidak ada sanksi maksimum, hanya minimum Rp1 miliar," kata Guntur dilansir dari Antara, Selasa (1/12/2020).

Saat ini, KPPU masih terus menelaah dugaan monopoli perusahaan jasa pengangkutan dan pengiriman (freight forwarding) ekspor benih lobster yang turut menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus tersebut.

Guntur menegaskan, tidak ada temuan pelanggaran atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penunjukkan perusahan logistik tertentu untuk ekspor benur. Namun, KPPU menemukan indikasi monopoli dalam layanan jasa pengiriman ekspor benih lobster.

Dugaan pelanggaran tersebut dilatarbelakangi oleh jasa layanan yang dianggap tidak efisien karena eksportasi hanya dilakukan melalui satu pintu keluar, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Padahal, benih lobster didatangkan dari sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara dan NTB. Selain itu, eksportir juga harus menanggung risiko membawa benih lobster yang tergolong sebagai benda hidup, sehingga kedekatan asal benih dan pintu bandara sepatutnya dipertimbangkan.

Kemudian, KPPU juga menilai harga pengiriman ekspor benih yang terbilang tinggi, yakni Rp1.800 per benih, atau di atas rata-rata harga normal.

"Seharusnya hukum pasar terjadi. Ketika pelaku usaha tertentu menawarkan jasa yang begitu mahal, harusnya hukum pasar berlaku. Si penerima jasa bisa memilih ke pelaku usaha yang lain. Ini aneh, sudah mahal tapi tetap ke pelaku usaha itu saja," kata Guntur. []

Sumber: Antara