News

Pertegas Landasan Hukum e-Rekap Pilkada 2020, KPU akan Undang Pakar


Pertegas Landasan Hukum e-Rekap Pilkada 2020, KPU akan Undang Pakar
Anggota komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dan Viryan saat menggelar konferensi pers terkait laporan BPN 02 atas dugaan DPT bermasalah di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019). KPU telah melakukan perbaikan sebesar 944.194 dari data itu ada 470.331 yang dicoret itu untuk yang ganda atau sudah meninggal dan lain-lain di 34 Provinsi. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menggelar focus group discussion (FGD) terkait penerapan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) yang direncanakan akan digelar pekan depan.

FGD tersebut dimaksudkan guna merumuskan landasan hukum dan detail prosedur rekapitulasi elektornik tetersebut diterapkan pada Pilkada 2020 mendatang.

"Saya lupa kemungkinan minggu depan sekitar tanggal 6 atau 7 (Agustus) kita akan mengadakan FGD soal landasan hukum rekapitulasi secara elektronik," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di kantor KODE Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatab, Rabu (31/7/2019).

Pramono menuturkan dalam diskusi tersebut pihaknya akan mengundang sejumlah pakar hukum, di antaranya pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pertemuan tersebut, lanjut Pramono, sebagai langkah awal untuk menggelar pertemuan selanjutnya dengan berbagai pihak pemangku kepentingan terkait dengan Pilkada 2020 mendatang.

"Nanti berikutnya baru dengan Bawaslu, DKPP, partai politik. Jadi bertahap lah, kita membangun komunikasinya bertahap," tuturnya.

Pramono mengatakan dalam menerapkan e-rekap di Pilkada 2020, persoalan utama yang dihadapi oleh KPU ialah terkait dengan landasan hukum yang akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik atas hasil rekap itu sendiri. Untuk itulah pihaknya akan menggelar FGD terlebih dahulu.

"Saya percaya kalau secara teknologi kita akan mampu, tapi mungkin problemnya nanti adalah dari sisi potensi ketidakpercayaan sebagian publik," pungkasnya.

Saat ini, kata Pramono pihaknya masih terus berupaya untuk mengedukasi publik terkait penerapan teknologi dalam sistem rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Selain itu, pihaknya juga masih terus mengkaji dan mematangkan persolaan teknis terkait e-Rekap.

"Kemajuan teknologi ini adalah sesuatu yang mau tidak mau harus kita hadapi dan kita adopsi, kita tidak bisa terus menerus pemilu kita manual. Maka kita mau tidak mau harus mulai mengadopsi teknologi pada batas-batas tertentu,"tandasnya.[]