Ekonomi

Pertanyakan PMN Jiwasraya, Anggota DPR Minta Panitia Khusus Segera Dibentuk

Legislator pertanyakan suntikan PMN Rp20 triliun secara bertahap untuk Jiwasraya digengah proses hukum dugaan korupsi di BUMN asuransi itu


Pertanyakan PMN Jiwasraya, Anggota DPR Minta Panitia Khusus Segera Dibentuk
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Dok Pribadi)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mempertanyakan suntikan penyertaan modal negara Rp20 triliun secara bertahap untuk PT Jiwasraya di tengah proses hukum terhadap dugaan korupsi di BUMN asuransi itu.

"Uang rakyat, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat justru digunakan untuk mengganti uang yang hilang karena dicuri mereka yang melakukan korupsi," kata dia, melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Ia mengatakan upaya pembangunan ekonomi dan investasi jangan sampai mengorbankan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi jangan mengabdi kepada kepentingan ini, tetapi kepentingan ekonomi harus memiliki semangat antikorupsi.

Menurut dia, kejahatan finansial dan praktik pengelolaan aset publik harus dibuat transparan. Persoalan yang terjadi pada Asabri dan Jiwasraya harus menjadi pelajaran cermin buruk pengelolaan investasi di Indonesia.

"Itu sebabnya Fraksi PKS di DPR RI mendesak panitia khusus untuk menguak kasus tersebut secara adil. Semangat usulan pembentukan panitia khusus agar kasus tersebut jelas, transparan, dan dapat diselesaikan lebih cepat," kata kader PKS itu.

Ia mengatakan Fraksi PKS DPR RI telah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya kepada pimpinan DPR pada 2 Februari 2020 dan belum ada tindak lanjut.

Pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya sudah menjadi ketetapan lintas fraksi. Ia mengatakan sudah setahun lebih panitia khusus diusulkan, berarti sudah setahun lebih rakyat tidak mendapatkan kepastian hukum.

"Ketua DPR RI sempat menyinggung kasus ini pada pembukaan masa sidang IV. Semoga segera ada titik terang," ujarnya.

Menurut dia, perlu ada penanganan yang lebih serius agar masyarakat dan industri keuangan secara keseluruhan tidak dirugikan. Ketidakpastian terhadap kasus Jiwasraya dapat mempengaruhi industri keuangan dan perekonomian nasional.

Sekadar informasi, Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat hingga 8 Maret 2021 sebanyak 72% atau 12.490 peserta dari kategori pemegang polis Bancassurance sudah mengikuti program restrukturisasi polis Jiwasraya.

Pada periode yang sama, sebanyak 61% atau 1.300 peserta dari kategori pemegang polis Korporasi yang telah memberikan persetujuan untuk mengikuti program restrukturisasi polis Jiwasraya.

“Selain peserta kategori Bancassasurance dan Korporasi, terdapat pula 245.458 peserta kategori pemegang polis ritel yang ikut program restrukturisasi, dengan nilai tunai polis ritel yang telah direstrukturisasi mencapai 68,28%,” kata Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya bidang Komunikasi dan Hukum R Mahelan Prabantarikso dalam keterangannya kepada Antara di Jakarta, Selasa (9/3/2021).[]

Sumber: ANTARA