Ekonomi

Perry Sebut BI Kemungkinan Naikkan Suku Bunga Acuan Tahun Depan

Kenaikan suku bunga acuan atau BI 7 days reverse repo rate kemungkinan baru akan dilakukan pada akhir 2022


Perry Sebut BI Kemungkinan Naikkan Suku Bunga Acuan Tahun Depan
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat memberikan pemaparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Gedung Thamrin, Kompleks Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kenaikan suku bunga acuan atau BI 7 days reverse repo rate kemungkinan baru akan dilakukan pada akhir 2022.

" Untuk kebijakan moneter tahun deptentu saja kami perlu mengkalibrasi kembali, di samping terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (30/8/2021).

Kali terakhir BI menurunkan suku bunga acuan adalah pada Februari 2021. Selepas itu, suku bunga selalu ditahan dengan stabilitas nilai tukar rupiah menjadi alasan utama.

Perry Warjiyo juga mengatakan ditahun depan akan terdapat pengurangan likuiditas yang sudah sangat longgar. Namun, hal tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit.  

Untuk diketahui, Bank Indonesia menyuntikkan likuiditas atau melakukan Quantitative Easing (QE) kepada perbankan sebesar Rp844,4 triliun atau setara dengan 5,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2020 sampai dengan 27 Agustus 2021.

"Dengan demikian, kami yakin pengurangan injeksi likuditas pada tahun depan tidak akan mengurangi pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit," jelas Perry.

Sekadar informasi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 21-22 Juli 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%.

“Demikian juga suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (22/7/2021).

Perry Warjiyo mengatakan keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan karena ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari Covid-19.

Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut, melalui berbagai langkah berikut:

1. Melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar;

2. Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif;

3. Mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan penekanan pada perkembangan premi risiko, dan dampaknya pada penetapan suku bunga kredit baru di berbagai segmen kredit (Lampiran);

4. Memperkuat ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran melalui implementasi PBI PJP/PIP untuk simplifikasi dan efisiensi perizinan/persetujuan serta mendorong inovasi layanan sistem pembayaran;

5. Mempercepat dukungan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah dan mendukung efisiensi transaksi secara online;

6. Mendukung ekspor melalui perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE), dari semula berakhir 29 November 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022, untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia;

7. Memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait. Pada Juli dan Agustus 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Amerika Serikat (AS), Swedia, dan Singapura.[]