Tech

Perputaran Dana Capai Rp260 Triliun, Pemerintah Segera Moratorium Perizinan Pinjol

Pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal


Perputaran Dana Capai Rp260 Triliun, Pemerintah Segera Moratorium Perizinan Pinjol
Ilustrasi Financial Technology (Fintech) ( knowledge.wharton.upenn.edu)

AKURAT.CO Ada lebih dari 68 juta masyarakat Indonesia yang mengambil bagian dalam aktivitas pinjaman online (pinjol). Dari situ diketahui perputaran dana atau nilai omzet financial technology peer to peer lending atau pinjaman online mencapai Rp260 Triliun. 

Joko Widodo memperhatikan ada banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana pada pinjaman online. Atas dasar itu, Joko Widodo menekankan bahwa tata kelola pinjaman online harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. 

"Karenanya, Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK," ungkap Johnny, dilansir dari laman resmi Kemkominfo.  

Menurut Johnny, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Pada tahun 2021, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar diberbagai platform. Mulai dari website, Google Play Store, YouTube, Facebook, Instagram, hingga di file sharing. 

"Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius," ujar Johnny. 

Johnny juga menyampaikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Menurutnya mereka yang terdampak pinjaman online ilegal ini adalah masyarakat kecil. Khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM, sehingga pihaknya tidak akan membuka ruang dan berkompromi atas masalah itu. 

Dalam hal ini, Kementerian Kominfo telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang digital dan transaksi ekonomi digital. Forum tersebut juga membicarakan dan mencari solusi atas pinjaman online dan penangkalan pinjaman online tidak terdaftar atau ilegal. 

"Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya. Melakukan proses take down secara tegas dan tepat. Di saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar," tegas Johnny.