News

Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Respon Cepat Negara Atasi Terorisme

Perpres 7 Tahun 2021 Respon Cepat Negara Atasi Terorisme


Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Respon Cepat Negara Atasi Terorisme
Seminar bertema Refleksi Regulasi Anti Terorisme ditinjau dari stabilitas keamanan negara yang dilakukan secara daring oleh Divisi Kajian Strategis dan Advokasi Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Sabtu (18/04/21).

AKURAT.CO, Mantan Pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas, mengatakan regulasi penanganan terorisme di Indonesia sudah baik, tinggal sosialisasi dan edukasinya saja yang perlu ditingkatkan.

Hal tersebut dikatakan Nasir saat menjadi pembicara seminar bertema Refleksi Regulasi Anti Terorisme ditinjau dari stabilitas keamanan negara yang dilakukan secara daring oleh Divisi Kajian Strategis dan Advokasi Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Sabtu (18/04/21).

Nasir Abbas menilai perihal pemberantasan itu bukan masalah Undang-undang tetapi masalah kepekaan masyarakat. Untuk itu guna penyempurnaan pemberantasan terorisme perlu adanya dosialisasi dan edukasi regulasi Perpres 7 tahun 2021.

Ia pun mengatakan, masifnya peristiwa terorisme di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu sebuah keyakinan pelaku terorisme dalam bergerak (amaliyahnya).

Ini disebabkan karena kuatnya doktrinasi gerakan jaringan teroris sehingga walaupun sudah terdapat beberapa regulasi tentang anti terorisme, itu tidak berpengaruh kepada pelaku terorisme.

"Mau sekeras apapun undang-undang nya mereka tidak akan kapok karena semua ini perihal keyakinan”tegasnya.

Sementara itu pakar intelejen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati. mengatakan dalam penanganan teroris tidak cukup hanya dilakukan dengan menggelar seminar.

Implementasi dari regulasi juga berperan pentinf sehingga dapat bernilai efektif untuk memberantas terorisme di Indonesia.

"Beberapa regulasi anti terorisme sudah cukup dan baik, tetapi perihal penanganan pada regulasi terorisme tersebut perlu diperluas dari berbagai sector terlebih masyarakat perlu juga diberikan peran dalam penanganan," ujarnya.

"Sebab nilai-nilai regulasi dalam undang-undang terorisme bukan hanya dilihat dari norma-norma hukumnya saja tetapi, perlu juga ditegaskan perihal implementasinya sehingga regulasi tersebut dapat bernilai efektif untuk memberantas terorisme di Indonesia," sambungnya.

Senanda dengan hal itu, Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan dalam penanganan teroris juga jangan hanya dilihat norma-norma nya saja tetapi perihal impelentasinya juga.

”Adanya pepres no 7 tahun 2021, pemerintah dan negara telah merespon untuk ciptakan rasa aman di negara ini dari teroris," ungkapnya.

Lanjutnya, berkaitan perihal nomenklatur regulasi anti terorisme, harusnya bukan lagi tindak pidana terorisme tetapi pemberantasan terorisme karena orientasinya sudah berpindah yang awalnya mengganti ideologi menjadi pelenyapan NKRI. 

"Melihat hal ini perlu kiranya pemerintah mendorong sebuah system baru ataupun perbaikan system terkait dengan regulasi dan penanganan terorisme di Indonesia. Dimulai dari merefleksi dengan menanalisis regulasi sampai kepada tindakan penanggulangana terorisme, karena dengan hal tersebut sejalan degan acara webinar ini dengan tujuan untuk mengetahui beberapa factor penyebab penanggulangan tindakan terorisme di Indonesia yang dirasa masih belum efektif," jelasnya.

Sementara itu, wakil Ketua IMMH UI Fahmi Zakky mengatakan, perlu adanya refleksi regulasi anti terorisme dengan meninjau beberapa factor-faktor internal dan eksternal juga menilai dari efektifitas baik dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

"Mengingat peristiwa terorisme masih berjalan masif, terlebih belum lama ini terdapat kejadian teror di gereja katedral, makassar Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2021," pungkas Fahmi.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu