Ekonomi

Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Dinilai Mampu Tekan Jumlah Kredit Macet

Ekonom Josua Pardede menilai kebijakan OJK memperpanjang restrukturisasi kredit selama setahun akan mampu menekan potensi peningkatan kredit bermasalah.


Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Dinilai Mampu Tekan Jumlah Kredit Macet
Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta, Senin (23/10). Menjelang peralihan Sistem Informasi Debitur (SID) atau yang dikenal sebagai BI Checking dari Bank Indonesia ke OJK pada tahun 2018, Bank Indonesia bersama OJK terus melakukan pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan menggantikan SID, agar dapat secara optimal mendukung kebutuhan industri yang semakin kompleks serta mendukung tugas OJK, BI maupun tugas lembaga t ( ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17)

AKURAT.CO Ekonom Josua Pardede menilai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang restrukturisasi kredit selama setahun akan mampu menekan potensi peningkatan kredit bermasalah. Sebab, mencermati kondisi perekonomian global dan Tanah Air yang belum pulih dari imbas COVID-19.

"Ini kebijakan tepat, karena kalau dilihat masa berlaku POJK 11 itu sampai Maret 2021, sedangkan kondisi perekonomian masih diliputi ketidakpastian," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Menurut dia, perpanjangan relaksasi kredit selama setahun itu akan meringankan industri perbankan dan memberi ruang bagi sektor usaha selama masa pandemi.

baca juga:

Apabila tidak diperpanjang, lanjut dia, angka kredit bermasalah (NPL) bisa meningkat, begitu juga kondisi debitur yang mendapatkan keringanan berupa restrukturisasi tidak langsung pulih seketika saat POJK 11 itu berakhir pada Maret 2021.

Terkait mulai melandainya permintaan pengajuan restrukturisasi memasuki kuartal ketiga tahun ini, lanjut dia, diperkirakan karena kondisi keuangan setiap pelaku usaha bervariasi.

Ia memperkirakan lonjakan pengajuan restrukturisasi kredit pada April-Mei dilakukan pelaku UMKM mengingat kondisi keuangan mereka belum sekuat korporasi.

"Bisa saja korporasi yang belum mengajukan restrukturisasi, dia mengajukan juga tahun depan karena kita belum tahu kondisi saat ini. Kalau overhead cost belum bisa ditangani, pastinya mereka memilih restrukturisasi," imbuh ekonom Bank Permata itu dilansir dari Antara.

Sebelumnya, OJK memutuskan memperpanjang Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diatur dalam POJK itu sedianya berlaku hingga Maret 2021 dan kini diputuskan diperpanjang satu tahun.

Sumber: Antara