Ajib Hamdani

(Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)
Ekonomi

Perpanjangan Restrukturisasi, Bukan Kebijakan Basa-Basi

kebijakan restrukturisasi diperpanjang oleh pemerintah, sampai dengan 31 Maret 2022


Perpanjangan Restrukturisasi, Bukan Kebijakan Basa-Basi
Ilustrasi kebijakan restrukturisasi oleh OJK (ISTIMEWA)

AKURAT.CO  Sejak Tanggal 11 Agustus 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Deputi Komisioner Hubungan dan Logistik, Anto Prabowo, menyampaikan bahwa POJK Nomor 48 tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Covid-19 diperpanjang. Artinya, kebijakan restrukturisasi diperpanjang oleh pemerintah, sampai dengan 31 Maret 2022. Pokok-pokok pengaturan dalam kebijakan restrukturisasi sebelumnya tetap berlaku.

Namun, dalam kebijakan yang baru, ada penyesuaian yang dibuat. Penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang baru inilah yang diharapkan memberikan manfaat dan presisi sesuai kebutuhan di lapangan. Secara statistik, kebijakan restrukturisasi ini sangat bermanfaat untuk memberikan relaksasi kepada masyarakat dan dunia usaha, bisa bertahan di masa pandemi.

Sejak Maret 2020 dibuat kebijakan awal dalam bentuk POJK Nomor 11 tahun 2020, sampai dengan akhir Desember 2020, kebijakan ini dimanfaatkan oleh lebih dari 5,8 juta debitur dengan total nilai restrukturisasi 970 triliun. Ini setara dengan 18% nilai total kredit perbankan. Sektor UKM menempati porsi lebih besar dari sisi jumlah debitur, dengan total 5,8 juta. Tetapi relatif lebih kecil dari jumlah akumulasi kreditnya, yaitu Rp386,6 triliun.

Angka ini masih bertambah selama tahun 2021 berjalan. Dengan mengacu pada data pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2021 sebesar negatif 0,74%, kuartal 2 sebesar positif 7,07%, dan target secara agregat di akhir tahun 2021 sebesar 3,8%, kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK ini adalah keputusan yang tepat.

Karena sektor usaha akan mempunyai daya tahan keuangan serta perbankan dapat menekan potensi kredit macet. Kebijakan yang win-win untuk para stakeholders ekonomi di masa pandemi yang terus berkelanjutan. Tetapi ada beberapa catatan dalam berlakunya kebijakan restrukturisasi oleh OJK ini, sejak Maret 2020, minimal dalam 2 hal.

Pertama, adanya "penandaan" atau flaging yang dilakukan oleh perbankan terhadap para debitur yang melakukan restrukturisasi. Dalam konteks administrasi, flaging ini tidak masalah karena hanya akan menjadi data statistik, untuk selanjutnya menjadi data analisa dan evaluasi efektivitas pemberlakuan kebijakan ini.

Tetapi, akan menjadi masalah selanjutnya, ketika kebijakan flaging ini kemudian membuat debitur tersebut kehilangan hak dan kesempatannya untuk melakukan top up kredit, misalnya. Kondisi ini efeknya seperti debitur yang mengalami non performing loan (NPL). Kebijakan di lapangan akan sulit buat debitur, termasuk kreditur (perbankan), ketika tidak ada instruksi tertulis yang jelas atas kondisi ini.

Kebijakan dari pemerintah harus  memberikan kepastian, keseragaman, dan keamanan buat semua pihak. Sebisa mungkin tidak ada area abu-abu dalam kebijakan ini, karena ada jutaan debitur yang menggantungkan nasibnya dalam sistem flaging ini.

Problem kedua adalah tentang bunga berjalan. Menyikapi terjangan pandemi ini, Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, sejak tanggal 3 Juni 2020 sudah menyampaikannya arahan agar ada konsep berbagi beban, sharing the pain.