News

Perkara Pinjol Ilegal, WNA Tiongkok Terancam Penjara 20 Tahun

Otak pinjaman online (pinjol) ilegal pria berinisial WJA dikenakan pasal berlapis dengan ancaman penjara sampai 20 tahun.


Perkara Pinjol Ilegal, WNA Tiongkok Terancam Penjara 20 Tahun
Jajaran Unit Krimsus Polres Metro Jakarta Utara membongkar perkantoran yang menjalankan aksi pinjaman online ilegal di kawasan Mal Pluit Village, Penjaringan, Jakarta Utara. (AKURAT.CO/Gerdiansyah)

AKURAT.CO, Otak pinjaman online (pinjol) ilegal pria berinisial WJA dikenakan pasal berlapis dengan ancaman penjara sampai 20 tahun.

WJS merupakan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang berhasil diamankan Bareskrim Polri pada Jumat (27/10/2021).

"Ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar," kata Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi saat dikonfirmasi, Jumat (12/11/2021).

WJS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Warga asing itu ditahan selama 20 hari pertama selama pemberkasan perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Polri memastikan proses hukum terhadap WJS dilakukan di Indonesia. WJS melakukan tindak pidana dengan merekrut sejumlah pinjol ilegal ke perusahaannya, Koperasi Simpan Pinjam Inovasi Milik Bersama (KSP IMB).

WJS juga membangun sistem pembayaran bernama payment gateway (flinpay) untuk melancarkan aksinya. WJS memerintahkan tersangka GC alias ER alias ED, yang lebih dahulu ditangkap untuk mengintegrasikan sistem pembayaran flinpay ke dalam sistem milik perusahaan transfer dana (afinpay) melalui sistem integrasi yang dinamakan Application Programming Interface (API).

Andri mengatakan pasal berlapis diterapkan ke seluruh jaringan WJS. Total sudah 13 orang pelaku ditangkap dalam jaringan ini. Pelaku itu mulai dari desk collection, perusahaan pinjol ilegal yang dinaungi WJS hingga perusahaan transfer dana. Para tersangka telah ditahan.

Mereka dikenakan Pasal 311 KUHP, Pasal 45b Jo Pasal 29 dan atau Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 dan atau Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 dan atau Pasal 45 ayat 4 Jo Pasal 27 ayat 4 dan atau Pasal 1 ayat 1 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dilapis dengan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.