News

PERKAHPI Gelar Konferensi Nasional Bahas Perbaikan Sistem Hukum Kontrak


PERKAHPI Gelar Konferensi Nasional Bahas Perbaikan Sistem Hukum Kontrak
PERKAHPI Gelar Konferensi Nasional Bahas Perbaikan Sistem Hukum Kontrak, Jumat (3/7/2020). (Istimewa)

AKURAT.CO, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) menggelar Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia via zoom meeting, Jumat (3/7/2020).

Ketua Umum PERKAHPI, Sabela Gayo, mengungkapkan bahwa Konferensi Nasional merupakan kegiatan rutin tahunan yang menjadi program kerja DPP PERKAHPI.

Menurut Sabela, dengan adanya kegiatan rutin tahunan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembenahan sistem hukum kontrak Indonesia dan suatu saat dapat terwujud kodifikasi hukum nasional Indonesia.

"Melalui pelaksanaan Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak ini para peserta mengharapkan agar Pemerintah dan DPR RI dapat segera menemui titik terang mengenai perbaikan sistem hukum kontrak Indonesia dan segera mewujudkan kodifikasi hukum kontrak nasional Indonesia seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan hukum kontrak di Indonesia dan internasional," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Sementara itu, Sabela menyebutkan, tujuan dari kegiatan Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia untuk berdiskusi dan memberikan solusi kepada pengambil kebijakan terkait dengan permasalahan hukum Kontrak Umum dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia.

"Para Ahli Hukum Kontrak Indonesia masih sangat prihatin atas kondisi Hukum Kontrak Nasional Indonesia yang sampai hari ini belum memiliki undang-undang tersendiri atau khusus tentang Kontrak Umum dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut Sabela, menimbulkan berbagai permasalahan hukum di lapangan, mulai dari ketidakpastian pelaksanaan kontrak itu sendiri sampai dengan mekanisme penyelesaian sengketa Kontraknya.

"Padahal setelah para pihak (Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa) melakukan tanda tangan kontrak, maka yang berlaku adalah aturan hukum kontrak bagi para pihak tersebut," katanya.

Bahkan, Sabela mengatakan, khusus untuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sering dijumpai permasalahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi objek perkara Tindak Pidana Korupsi.

"Apabila di kemudian hari muncul berbagai permasalahan hukum diakibatkan oleh kontrak tersebut, maka seharusnya dicari terlebih dahulu mekanisme dan prosedur penyelesaian permasalahan hukum kontrak tersebut di dalam klausul-klausul kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PERKAHPI Didi Apriadi, menyampaikan bahwa apabila mekanisme penyelesaian permasalahan tersebut sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam dokumen kontrak, maka wajib didahulukan atau diprioritaskan terlebih dahulu mekanisme penyelesaian yang ada di dalam dokumen kontrak tersebut.

"Tidak serta merta ketika muncul laporan atau pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan maka para pihak langsung memproses tanpa dilihat terlebih dahulu mekanisme penyelesaian kontrak yang sudah diatur, disepakati dan ditandatangani oleh para pihak berdasarkan asas iktikad baik," ujarnya.

Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia ini, menurut Didi, semula akan diselenggarakan pada 3–4 April 2020 di Jakarta, namun karena adanya wabah pandemi COVID-19, maka Panitia Pelaksana mengundurkan jadwal pelaksanaannya menjadi tanggal 3-4 Juli 2020.

"Pelaksanaan Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia Tahun 2020 ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom dimana semua peserta, narasumber dan panitia pelaksana akan diberikan akses zoom meeting ID dan password untuk dapat mengikuti semua sesi Konferensi Nasional tersebut," katanya.

Namun demikian, Didi menuturkan, panitia pelaksana dan tim teknis pendukung Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia tetap bersiaga di Yello Hotel Manggarai.

"Peserta Konferensi Nasional ini berjumlah 150 orang peserta yang terdiri dari 120 orang Ahli Hukum Kontrak atau Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan sisanya 30 orang lagi berasal dari Kementerian, Lembaga atau Organisasi Swasta lainnya," ungkapnya.

Tema Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak Indonesia pada 2020 ini yaitu Kontrak Barang/Jasa Pemerintah; Perdata atau Tindak Pidana Korupsi Pengadaan. Tema tersebut merefleksikan demikian kompleksnya permasalahan hukum Kontrak Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa Pemerintah di berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.[]