Ekonomi

Peritel Tolak Beberapa Kepala Daerah Yang Lockdown Mall dan Ritel Saat Lebaran

Aprindo merasa keberatan dengan surat edaran beberapa kepala daerah yang melarang operasional  Pusat Perbelanjaan/Mall dan Ritel


Peritel Tolak Beberapa Kepala Daerah Yang Lockdown Mall dan Ritel Saat Lebaran
Ilustrasi Toko Ritel Modern (kabarbisnis.com)

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Ritel Modern seluruh Indonesia (Aprindo) merasa keberatan dengan surat edaran beberapa kepala daerah yang melarang operasional  Pusat Perbelanjaan/Mall dan Ritel  menjelang dan saat Lebaran, 11 - 16 Mei 2021.

Ketua Umum DPP APRINDO, Roy Mandey mengatakan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan secara materiil akibat kehilangan omzet dan rusaknya beberapa jenis barang persediaan yang telah di investasikan oleh pelaku usaha ritel dan UMKM, yang sudah disiapkan jauh-jauh hari bagi memenuhi ketersediaan kebutuhan pokok menjelang lebaran dengan harga yang stabil bagi masyarakat.

 "Kekecewaan juga menjadi ungkapan masyarakat akibat ditutupnya Mall & Ritel, setelah pelarangan mudik yang berlaku nasional dan masyarakat telah cabin fever selama ini," kata Roy lewat keterangan tertulisnya, Rabu (12/5/2021).

Ia menuturkan, bahwa Surat Edaran penutupan Mall & Ritel merupakan praktek arogansi dari Kepala Daerah, karena dikeluarkan sangat mendadak, sama sekali tidak melibatkan perwakilan dan pelaku usaha untuk mencari solusi.

"Kami telah menyediakan kebutuhan pokok sehari hari bagi masyarakat menjelang Lebaran dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan maksimal serta terbukti tetap komit dan konsisten sehingga bukan cluster pandemik selama 15 bulan pandemik terjadi,"  jelas Roy.

Roy mengatakan ada beberapa pemerintah daerah yang melarang dibukanya mall dan ritel antara lain : Kota Pekanbaru dan Kota Banjarbaru yang menerapkan penutupan Mall & Ritel didalam  saat menjelang -3H sebelum Lebaran. Selain itu Balikpapan dan beberapa daerah lainnya, yang telah mendahului melakukan pelarangan dan  penutupan Mall serta Ritel. 

Menurutnya ada kecenderungan dan indikasi tidak adanya sense of crisis  ketika diperlukan pengaturan yang seimbang antara Kesehatan dan Ekonomi, pada beberapa kepala daerah yang seringkali multitafsir, tidak melakukan observasi mendalam dengan mengajak serta pelaku usaha untuk mencari Solusi bersama.

Seharusnya Roy mengatakan bahwa dengan kebijakan pembagian THR baik ASN, TNI/Polri, dan swasta harusnya diberikan keluwesan kepada masyarakat agar dapat berbelanja dan konsumsi dengan  normal dan wajar menjelang HBKN-Lebaran sehingga dapat mengkontribusi bagi konsumsi rumah tanggasebagai kontributor 57.66% dari PDB, dalam harapan Pemerintah memenuhi tingkat pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal ke II dan 4-5% pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021.

"Harapan kami SE penutupan pelarangan Mall dan Ritel didalamnya dari Pemerintah Daerah, dikaji ulang dengan mencabut segera, agar kiranya dapat sejalan dengan semangat kebijakan kearifan pemerintah pusat, "rem dan gas", mengutamakan Kesehatan dan membangkitkan Ekonomi," kata Roy.[]

Denny Iswanto

https://akurat.co