Ekonomi

Perhatikan! Begini Teknis Pungutan Pajak Pulsa, Voucer, dan Token Listrik


Perhatikan! Begini Teknis Pungutan Pajak Pulsa, Voucer, dan Token Listrik
Siswa saat mengerjakan tugas melalui gawainya di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Metode pembelajaran jarak jauh di ibu kota masih menemui kendala berupa adanya warga yang belum memiliki fasilitas telepon pintar dan besarnya kuota pulsa yang harus dikeluarkan. Hal tersebut membuat para siswa terpaksa harus menumpang di rumah temannya dan mencari jaringan Wi-Fi. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan secara teknis mekanisme pungutan pajak pulsa dan kartu perdana, voucer, dan token listrik yang mulai berlaku Februari 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Jumat (29/1/2021), menyatakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh) ini untuk memberikan kepastian hukum maupun penyederhanaan atas objek pajak.

"Perlu ditegaskan bahwa pengenaan pajak atas penyerahan pulsa dan kartu perdana, voucer, dan token listrik sudah berlaku selama ini sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru," katanya.

Ia menjelaskan pungutan PPN untuk pulsa dan kartu perdana hanya dikenakan sampai distributor tingkat II (server), sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi.

"Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi Faktur Pajak secara elektronik (eFaktur)," katanya.

Untuk voucer, ia menambahkan, pungutan PPN hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucer berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucer, bukan atas nilai voucer itu sendiri.

"Hal ini dikarenakan voucer diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN," kata Hestu.

Sedangkan, menurut dia, pungutan PPN untuk token listrik hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token dan bukan atas nilai token listriknya.

Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa dan kartu perdana oleh distributor, serta PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran maupun penjualan voucer dan token listrik, merupakan pajak yang dipotong dimuka dan tidak bersifat final.

Sumber: Antara