News

Pergub Baru Anies: Sepeda Motor Ikut Sistem Ganjil Genap


Pergub Baru Anies: Sepeda Motor Ikut Sistem Ganjil Genap
Polisi menindak pengendara yang mudik dengan sepeda motor di ruas jalan Kalmalang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/5/2020). Memasuki H-3 hari raya Idulfitri, ratusan motor melintas jalur tersebut dengan tujuan menuju Subang, Indramayu, Cirebon diarahkan untuk memutar balik seiring dengan instruksi pemerintah mengenai larangan mudik lebaran. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang baru diteken pada 19 Agustus 2020 banyak mengandung sejumlah aturan baru.

Salah satu aturan baru yang diterbitkan Anies adalah penerapan sistem Ganjil Genap di kawasan protokol ibukota juga berlaku buat kendaraan roda dua atau sepeda motor.

"Kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," demikian dikutip AKURAT.CO dari Pergub Nomor 80 tahun 2020, Pasal 7 ayat 2a pada Jumat (21/8/2020).

Penerapan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang tengah dijalankan Pemprov DKI.

Adapun pengecualian bagi sejumlah kendaraan di kawasan sistem Gajil Genap ibukota. Berikut ini merupakan kendaraan yang mendapat pengecualian tersebut, antara lain

1. Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia;

2. Kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans;

3. Kendaraan berisi tenaga medis yang melaksanakan tugas;

4. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

5. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;

6. Kendaraan Pejabat Negara;

7. Kendaraan dinas operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;

8. Kendaraan yang membawa penyandang disabilitas;

9. Kendaraan angkutan umum (plat kuning);

10. Kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin;

11. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan

12. Angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.[]