Ekonomi

Percepat Internet, Pemerintah Diminta Audit Komitmen Pembangunan Infrastruktur dari Operator Seluler

Pemerintah harus tegas terhadap operator seluler yang tidak melakukan pembangunan infrastrukturnya guna perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital


Percepat Internet, Pemerintah Diminta Audit Komitmen Pembangunan Infrastruktur dari Operator Seluler
Ilustrasi - Jaringan Internet (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO, Mantan Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan, pemerintah harus tegas terhadap operator seluler yang tidak melakukan pembangunan infrastrukturnya terutama di daerah Indonesia timur guna memuluskan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Padahal hal itu bagian dari komitmen operator seluler dan mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular secara nasional.

Terlebih para operator telah berjanji untuk membangun infrastruktur telekomunikasi selular di seluruh daerah, termasuk di daerah nonkomersial.

" Berbagai alasan kerap diutarakan operator untuk tidak memenuhi komitmen pembangunannya. Dahulu isu tidak adanya backbone dipakai untuk menghindari komitmen pembangunan," tutur Arief Poyuono, Selasa (20/4/2021). 

Menurutnya, dengan tersedianya Palapa Ring Paket Timur, Tengah, dan Barat, seharusnya tidak ada alasan bagi operator telekomunikasi untuk tidak membangun di 3.435 desa tersebut.  Dan terkait hal tersebut apalagi saat Covid-19 dibutuhkan jaringan telekomunikasi secara online untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

" Semua desa itu perlu tersambung dengan telekomunikasi. Karena itu Kominfo seharusnya segera melakukan audit terhadap komitmen pembangunan salah satunya operator PT XL axiata yang diduga hanya membangun di daerah yg menguntungkan secara business. Jika audit sudah dilakukan dan XL Axiata melanggar ketentuan bisnis seluler maka Kominfo harus mencabut izin XL axiata," terang Ketua Umum SP BUMN Bersatu itu.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran menteri terkait untuk segera mempercepat perluasan akses dan peningkatan infastruktur digital.

Jokowi mengatakan dirinya sudah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate untuk mempercepat penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan dan titik-titik layanan publik.

"Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Saya kita kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital beberapa waktu lalu.

Sekadar informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sadar kebutuhan akan talenta yang begitu besar ini, Kementerian Kominfo menggunakan pendekatan komprehensif yang mencakup 3 tingkatan kecakapan digital.

Pada level advanced atau tingkat lanjutan, program Digital Leadership Academy (DLA) diinisiasi untuk meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan digital (digital decision maker) baik di sektor publik maupun privat.

Program ini ditujukan untuk 300 leaders dan dilakukan secara daring, mengingat situasi pandemi Covid-19, dengan menggandeng pusat-pusat pengembangan ekosistem digital global di Tiongkok, India, Singapura, Estonia, Amerika Serikat dan sebagainya.

“Di tingkat menengah (intermediate digital skill), program Digital Talent Scholarship(DTS) juga diadakan untuk memberikan pelatihan teknis bagi para angkatan kerja muda, lulusan baru, profesional, dan elemen masyarakat lainnya. Program ini mengajarkan berbagai kecakapan era digital seperti artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cyber security,digital entrepreneur ship, digital communication dan sebagainya.Tahun2021 ini, kami memberikan 100.000 beasiswa DTS untuk masyarakat Indonesia dengan tema-tema seperti tersebut sebelumnya,” kata Johnny.

“Sedangkan, di tingkat kecakapan digital yang dasar (basic digital skill), pengembangan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siber kreasi terus digencarkan agar dapat mencapai 12,4 juta masyarakat di tahun 2021 ini. Program yang begitu masif ini dikerjakan secara kolaboratif bersama dengan 34 Pemerintah Provinsi dan 514 Pemerintah Kabupaten/ Kota bersama dengan Project Implementation Unit (PIU) di Kementerian Kominfo.

Target yang ditetapkan akan diimplementasikan melalui lebih dari 20.000 kegiatan di tahun ini. Artinya, jika kita memulai program pada April ini, maka akan diselenggarakan sekitar 100 kegiatan per hari secara serempak di berbagai pelosok negeri sampai akhir tahun,” tandas Johnny.[]

Denny Iswanto

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu