News

Perbedaan PPKM Mikro dan PPKM Darurat untuk Tekan Covid-19

Upaya pemerintah untuk menekan angka Covid-19 dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan kebijakan PPKM Mikro dan PPKM Darurat.


Perbedaan PPKM Mikro dan PPKM Darurat untuk Tekan Covid-19
Penumpang kereta rel listrik (KRL) berada di dalam rangkaian gerbong di Stasiun Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (5/7/2021). Pengguna jasa angkutan krl di Stasiun Serpong sepi penumpang imbas PPKM Darurat pada hari pertama kerja. Petugas yang berjaga pun membatasi jumlah orang di peron stasiun dengan jumlah maksimal 25 orang. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran virus Covid-19 yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Upaya pemerintah dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan adanya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang berlaku tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Sebelum PPKM Darurat, pemerintah telah memberlakukan PPKM Mikro untuk menekan angka Covid-19. Sebenarnya apa perbedaan PPKM Mikro dan PPKM Darurat? Berikut penjelasannya:

PPKM Mikro

PPKM Mikro mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian COVID-19.

Aturan ini mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, dengan kriteria sebagai berikut: zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. 

  • Pada zona merah, PPKM tingkat RT diberlakukan larangan berkerumun lebih dari tiga orang, pembatasan keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00.
  • Kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan virus corona juga wajib ditiadakan.
  • Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

PPKM Darurat

Presiden Jokowi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPKM darurat di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Keputusan itu dibuat setelah melihat perkembangan terkini kasus COVID-19 di dalam negeri. 

Berikut beberapa aturan selama PPKM Darurat diberlakukan, hal ini mencangkup semuanya:

  • 100% Work from Home untuk sektor non essensial.
  • Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.
  • Untuk sektor essensial diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.
  • Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).
  • Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  • Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.
  • Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
  • Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
  • Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  • Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi.
  • Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
  • Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker dan terakhir pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan. []