Tech

Peran Regulasi Guna Lindungi Hak Dan Kewajiban Ekosistem Esports

Peran Regulasi Guna Lindungi Hak Dan Kewajiban Ekosistem Esports
(Kiri-Kanan) Debora Imanuella, Staf Khusus Kesekretariatan Jenderal PB ESI; Yudistira Adipratama, Kepala Bidang Hukum dan Legalitas PB ESI; dan Rafi Andiansyah, pengacara esports di K-Case Lawfirm dalam sesi diskusi seputar regulasi di dunia esports. (Dok. PBESI)

AKURAT.CO, Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) memiliki komitmen untuk senantiasa menjunjung regulasi yang berlaku untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pemangku kepentingan esports.

"Regulasi diperlukan PB ESI sebagai induk organisasi esports. Tidak hanya sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban para atlet esports Indonesia, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti kontrak kerja, liga dan turnamen, keanggotaan pemain, ketentuan perwasitan, sponsor, anti-doping, dan masih banyak lagi," ujar Kepala Bidang Hukum dan Legalitas PB ESI Yudistira Adipratama, di sesi Media Talk.

Ia juga memaparkan bahwa pembuatan regulasi ini berawal dari adanya keresahan-keresahan yang bermunculan di dunia esports, seperti prize pool yang tidak dibayarkan oleh penyelenggara kepada para atlet esports yang memenangkan turnamen, atau kontrak kerja yang tidak masuk akal.

baca juga:

"Saya melihat bahwa esports secara komersil sangat menghasilkan. Tidak hanya sebuah cabang olahraga, tapi juga mulai merambah ke entertainment business," papar Yudistira.

"Kami menyadari fungsi dari adanya regulasi sangat esensial. Regulasi ini kami buat untuk mengakomodasi isu-isu di bidang esports serta membantu para atlet menangani permasalahannya," tambahnya.

Sementara itu, Rafi Andiansyah, pengacara esports dari K-Case Lawfirm, mengatakan, sebetulnya regulasi ini bukanlah regulasi yang sama sekali baru, melainkan pengembangan dari regulasi sebelumnya. 

Menurutnya, peraturan ini telah dikaji dengan matang dan dibuat secara komprehensif dengan melibatkan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), komunitas dan klub esport, serta seluruh stakeholder di bidang esports.

"Seringkali regulasi dianggap ribet oleh masyarakat karena kesadaran masyarakat belum tumbuh. Namun, sejak dibentuknya PB ESI, kesadaran itu perlahan mulai timbul. Tentu regulasi ini tidak serta merta bisa langsung diterapkan, butuh proses asimilasi dan penyesuaian," ungkap Rafi.

Staff Khusus Kesekretariatan Jenderal PB ESI, Debora Imanuella, mengajak masyarakat esports untuk lebih melek terhadap regulasi dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang memberatkan atau menyulitkan. Sebab, sebagai negara hukum, pada akhirnya hukumlah yang menjadi tameng perlindungan.

"Bagi generasi muda, mari bersama kita membangun ekosistem esports Indonesia. Karena, seperti asas demokrasi, peraturan ini dibuat dari, oleh, dan untuk ekosistem esports itu sendiri," ajak Debora.