News

Peran 4 Tersangka Kasus ACT

Peran 4 Tersangka Kasus ACT
Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin menjalani pemeriksaan lanjutan kasus penyelewengan dana umat di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7/2022). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana donasi bantuan  kemanusiaan dari Boeing JT-610 yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Empat orang tersebut adalah Ahyudin (mantan Presiden ACT), Ibnu Khajar (Presiden ACT), Heriyana Herain (Dewan Pengawas ACT) dan Novariadi Imam Akbari (pembina ACT).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Ahyudin merupakan pendiri sekaligus Ketua Yayasan ACT dan Ketua Pembina pada 2019-2022.

baca juga:

Selain itu, Ahyudin disebut juga mendirikan Yayasan ACT untuk menghimpun dana donasi dan menjadi pengurus untuk mendapatkan gaji.

"Mendirikan yayasan ACT untuk menghimpun dana melalui berbagai bentuk donasi, kemudian bersama dengan pendiri yayasan, pembina pengawas dan pengurus, telah mendirikan sekaligus duduk dalam direksi dan komisaris agar dapat memperoleh gaji serta fasilitas lainnya," ujar Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (25/7/2022).

Pada 2015, Ahyudin bersama tiga tersangka lainnya diduga membuat SKB pembina. Hal ini terkait pemotongan donasi sebesar 20-30 persen.

"Kemudian tahun 2020 bersama membuat opini dewan syariah dan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30 persen dari dana donasi. Kemudian menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan Boeing terhadap ahli waris korban Lion Air JT-610," tuturnya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan bahwa Ibnu Khajar merupakan Ketua Pengurus ACR periode 2019 hingga sekarang. Ia diduga memiliki peran membuat perjanjian kerja dengan para vendor terkait Boeing.

"Saudara IK (Ibnu Khajar) juga membuat perjanjian kerja sama dengan para vendor yang mengerjakan proyek QSR terkait dana kemanusiaan Boeing kepada ahli waris korban Lion Air JT-610," ungkapnya.

Kemudian, tersangka Hariyana Hermain (HH) yang bertanggung jawab terhadap pembukuan dan keuangan ACT. Diketahui ia merupakan Ketua pengawas ACT pada 2019-2022.

"Memiliki tanggung jawab sebagai HRD dan keuangan, di mana seluruh pembukuan dan keuangan ACT adalah otoritasnya. Pada periode IK selaku ketua pengurus HH menjadi anggota presidium yang menentukan pemakaian dana yayasan tersebut," terangnya.

Selain itu, ada Novariadi Imam Akbari yang merupakan anggota pembina dan Ketua Yayasan ACT. Imam disebut bertugas menyusun dan menjalankan program ACT.

"NIA menyusun program dan menjalankan program dan merupakan bagian dari dewan komite dan ACT yang turut adil menyusun kebijakan Yayasan ACT," tukasnya.

Keempat orang tersangka itu dijerat dengan Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo dan atau Pasal 55 KUHP jo. Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.[]