News

Penyitaan KTP Pelanggar Prokes di Jatim Dinilai Bukan Solusi

sanksi berupa penyitaan KTP kepada sejumlah pelanggar prokes di Jawa Tiimur dinilai bukan hal yang solutif


 Penyitaan KTP Pelanggar Prokes di Jatim Dinilai Bukan Solusi
Pelanggar Prokes dikenakan sanksi sosial (Istimewa)

AKURAT.CO, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dr Andriyanto menilai penyitaan KTP elektronik bagi sejumlah pelanggar protokol kesehatan bukan solusi untuk menurunkan angka kasus COVID-19.

"Penyitaan KTP belum tentu menjadi solusi apabila pelanggar protokol kesehatan ternyata melakukan perbuatannya karena faktor ketidaksengajaan, lalai, lupa atau faktor lain," ujarnya di Surabaya, Minggu, (31/1/2021).

Pemerintah daerah sejatinya dalam memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan harus sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, kepemilikan KTP elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut dia, penyitaan KTP sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi, padahal seharusnya pelanggaran protokol kesehatan justru ditegur dalam rangka rehabilitasi pelaku atau pelanggar.

Tujuan penjatuhan sanksi ini, kata dia, tidak sebatas berorientasi pada pembalasan, namun harus dipastikan penjatuhan sanksi tersebut memberikan manfaat untuk mencegah pelanggaran dan memutus rantai penularan COVID-19 atau tidak.

"Kami kira pemberian sanksi denda dan atau kerja sosial diikuti dengan pemberitaan di media sosial cukup efektif membuat jera pelanggar. Pemberian sanksi bagi protokol kesehatan sejatinya harus diformulasikan secara rasional, bukan emosional," jelasnya.

Justru dengan menyita KTP elektronik, lanjut dia, masyarakat akan banyak dirugikan karena tidak bisa menggunakan layanan publik.

"KTP yang disimpan Satpol PP memberikan beban, termasuk kepada Dinas Dukcapil daerah untuk mencetak kembali bila KTP yang disita hilang," kata ahli gizi tersebut. []

Sumber: ANTARA