Ekonomi

Penyederhanaan Hambatan Non-Tarif Impor Pangan Dapat Tingkatkan Status Gizi

Penyederhanaan NTM pada kebijakan impor pangan dapat meningkatkan status gizi ketika hilangnya pendapatan masyarakat akibat pandemi Covid-19


Penyederhanaan Hambatan Non-Tarif Impor Pangan Dapat Tingkatkan Status Gizi
(Ilustrasi) penderita gizi buruk (METROSIANTAR.COM)

AKURAT.CO Penyederhanaan hambatan non-tarif atau non-tariff measures (NTM) pada kebijakan impor pangan akan dapat meningkatkan status gizi ketika berkurangnya atau hilangnya pendapatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 mengubah pola konsumsi pangan mereka.

“Intervensi perlu dilakukan dari berbagai arah untuk memperbaiki status gizi. Menurunnya daya beli kini menjadi variabel tambahan dalam melihat keterjangkauan masyarakat pada pangan,” terang Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arumdriya Murwani lewat keteragannya, Jumat (22/10/2021).

Sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan produktivitas, sementara pemerintah menerapkan berbagai hambatan non-tarif yang membatasi masuknya pangan ke Indonesia. Akhirnya, pilihan dan akses kepada makanan yang terjangkau, bernutrisi dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi terbatas.

Indonesia sudah menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan status gizi. Prevalensi stunting untuk anak usia di bawah 5 tahun pun berkurang dari 36,8 persen di 2007 menjadi 27,7 persen di 2019 tetapi pandemi diperkirakan kembali meningkatkan prevalensi stunting menjadi 32 persen.

“Kenyataannya, konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih didominasi oleh karbohidrat dan makanan hasil pemrosesan. Konsumsi buah, sayuran dan protein hewani masih rendah. Artinya walaupun kenyang, nutrisi optimal yang dibutuhkan masih belum terpenuhi,” imbuh Arumdriya.

Penelitian CIPS menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi dan prevalensi stunting. Kenaikan harga pangan sebesar Rp1.000 berpotensi mengurangi konsumsi beras rumah tangga per kapita bulanan sebesar 0,67 kg. Berkurangnya konsumsi daging sapi sebesar 1 kg, probabilitas rumah tangga untuk memiliki anak stunting naik sebesar 1,52 persen.

Salah satu cara meningkatkan keterjangkauan pangan adalah dengan penyederhanaan kebijakan non-tarif, kebijakan perdagangan selain tarif yang dapat mempengaruhi harga atau jumlah barang yang diperdagangkan secara internasional. Hambatan non-tarif hanya menambah biaya impor pangan, dan menaikkan harga pangan di pasar domestik.

Penelitian CIPS juga memperkirakan bahwa penghapusan kebijakan non-tarif pada beras akan menekan angka kemiskinan 2,52 poin persentase, sementara untuk daging akan dapat mengurangi angka kemiskinan 0,21 poin persentase. Jika digabungkan, penghapusan kebijakan non-tarif untuk keduanya akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 2,83 persentase poin, hingga dapat membantu 7,57 juta orang Indonesia keluar dari kemiskinan.

Besarnya porsi pengeluaran pangan bulanan yang melebihi 50 persen dari penghasilan mengakibatkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, rentan terhadap fluktuasi harga maupun penurunan pendapatan. Walau harga pangan relatif stabil selama pandemi, daya beli masyarakat yang melemah akan mendorong pola konsumsi ke makanan yang lebih terjangkau walaupun tidak bernutrisi.

“Keterjangkauan makanan bernutrisi perlu menjadi prioritas pemerintah selama dan sesudah pandemi Covid-19, baik melalui penurunan harga maupun peningkatan daya beli,” tambahnya.

CIPS merekomendasikan peninjauan ulang kebijakan non-tarif yang melibatkan pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga di sektor pangan dan pertanian agar memungkinkan penyederhanaan regulasi untuk mencegah tumpang tindih berlebihan. Berkurangnya hambatan pada kebijakan pangan, memungkinkan masyarakat menikmati pangan bermutu dan beragam dengan harga terjangkau.

Pemerintah juga perlu mendukung akses input pertanian berkualitas bagi petani serta meningkatkan produktivitas pertanian untuk menjaga ketahanan pangan sementara. penerapan sistem impor otomatis (automatic import licensing system) yang lebih sistematis dan transparan akan memungkinkan importir segera merespons kebutuhan pasar.[]