News

Penunjukan TNI Aktif Sebagai Pj Kepala Daerah Diprotes, Mahfud Beberkan Aspek Hukumnya

Polemik soal penunjukan dan penempatan TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah mulai bergulir.


Penunjukan TNI Aktif Sebagai Pj Kepala Daerah Diprotes, Mahfud Beberkan Aspek Hukumnya
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM RI Mohammad Mahfud MD memberikan kata sambutan dalam acara Diskusi Publik di Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Polemik soal penunjukan dan penempatan TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah mulai bergulir. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penempatan TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah dibenarkan. Menurut Mahfud, peraturan di Indonesia memungkinkan TNI aktif menjabat sebagai kepala daerah. 

"Soal penempatan TNI sebagai pejabat kepala daerah itu oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah maupun oleh vonis MK itu dibenarkan," kata Mahfud dalam keterangan video yang diunggah di akun youtube resmi Kemenko Polhukam, Rabu (25/5/2022). 

Mahfud lalu menyebut dasar hukum yang membolehkan penempatan TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah itu. 

baca juga:

"Pertama begini Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu mengatakan TNI dan Polri tidak boleh bekerja di luar institusinya kecuali di10 institusi kementerian dan lembaga misalnya di Kemenkopolhukam di BIN di BNPT dan sebagainya itu boleh TNI bekerja disana," katanya. 

Selain merujuk UU tentang TNI, Mahfud juga menyandarkan pendapatnya pada ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. 

"Di pasal 20 (UU ASN) disebutkan bahwa anggota TNI dan Polri boleh masuk ke birokrasi sipil. Asal diberi jabatan yang setara dengan tugasnya," kata Mahfud. 

Selain itu, aturan turunan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 juga menyebutkan bahwa TNI dan Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi jabatan struktural yang setara. Mahfud MD juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 15 tahun 2022 untuk memperkuat argumentasinya. 

"Vonis MK ini yang sering di salah pahami. Vonis MK itu mengatakan TNI dan Polri tidak boleh bekerja di institusi sipil tetapi disitu disebutkan terkecuali di dalam 10 institusi kementerian yang selama ini sudah ada. Lalu kata MK sepanjang anggota TNI Polri sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama boleh menjadi penjabat kepala daerah itu sudah putusan MK nomor 15 tahun 2022 yang banyak dipersoalkan. Itu coba dibaca putusannya dengan jernih," ungkapnya. 

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilih dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendebat Mahfud di akun twitternya. Perdebatan itu bermula dari cuitan Mahfud membalas komentar warganet yang menyoal penunjukan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku menggantikan Bupati Yus Akerina yang masa jabatannya telah berakhir pada Minggu (22/5/2022).

"Isi Putusan MK begini Prof. @mohmahfudmd: Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif," tulis Titi Anggraeni di akun twiternya kemarin. []