News

LBP Atasi Persoalan Migor, Bukti Tata Kelola Pemerintahan Jokowi Tak Sesuai Tupoksi

Berdasarkan tupoksinya persoalan minyak goreng menjadi urusan Menko Perekonomian baik dari hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng).


LBP Atasi Persoalan Migor, Bukti Tata Kelola Pemerintahan Jokowi Tak Sesuai Tupoksi
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin Ak (Dokumentasi PKS)

AKURAT.CO, Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menilai pemilihan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk mengatasi persoalan minyak goreng menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Amin menambahkan, berdasarkan tupoksinya persoalan minyak goreng menjadi urusan Menko Perekonomian baik dari hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng). 

“Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat”, kata Amin dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (25/5/2022). 

baca juga:

Oleh karena itu, persoalan hulu merupakan urusan Kementerian Pertanian, sedangkan urusan hilir merupakan bagian Kementerian Perindustrian. Namun, kedua persoalan tersebut kini digarap langsung oleh Menko Marves. 

“Tata kelola pemerintahan menjadi keluar dari tupoksinya justru karena kebijakan Presiden sendiri. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan kedepan. Kesannya jadi suka-suka”, ujar Amin.

Politisi PKS itu juga menilai, penunjukan LBP, selain melanggar tupoksi juga menyiratkan dua kemungkinan, yakni adanya kondisi kegawatan yang sudah tidak bisa ditangani secara biasa oleh pemerintah (khususnya dua menteri terkait), atau kemungkinan kedua, Jokowi menyerah dan tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

“Bagaimana pun Presiden punya semua instrumen untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Baik instrumen hukum, ekonomi, maupun politik, mengapa instrumen yang ada tidak digunakan?” ungkap anggota dewan dari Dapil Jatim itu. 

Terakhir, Amin juga menilai ada potensi konflik kepentingan atas penunjukan Menteri Luhut untuk penyelesaian masalah Minyak Goreng ini karena diduga adanya kedekatan LBP dengan pengusaha sawit besar. []