News

Penjelasan Lengkap Kejagung Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Dikembalikan Saja

Kejaksanaan Agung RI meluruskan terkait polemik rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyelesaikan kasus korupsi dengan nominal dibawah Rp50 juta


Penjelasan Lengkap Kejagung Soal Korupsi di Bawah  Rp 50 Juta Dikembalikan Saja
Jaksa Agung ST Burhanuddin (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kejaksanaan Agung (Kejagung) RI meluruskan terkait polemik rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyelesaikan kasus korupsi dengan nominal di bawah Rp50 juta yang tidak perlu melalui proses hukum, melainkan hanya dikembalikan saja kepada negara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) pada Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan beberapa hal diantaranya, pertama bahwa pada rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (17/1/2022) beberapa anggota komisi III DPR memberikan pertanyaan kepada Jaksa Agung

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menyampaikan kepada Jaksa Agung bahwa kasus korupsi di bawah Rp1 juta janganlah diproses. Saat itu, Benny mengaku mendapatkan data banyak kasus korupsi di bawah Rp1 juta yang masih diproses secara hukum.

baca juga:

"Tapi sampai saat ini, kami dapat data banyak kasus korupsi di bawah Rp1 juta masih diproses. Hal itu kemudian dibilang hukum tumpul ke atas, (tetapi) tajam ke bawah. Alangkah baiknya kalau Pak JA membuat kebijakan supaya kasus korupsi Rp1 juta ke bawah tidak diproses. Lebih baik proses kasus besar daripada kasus kecil," ucap Benny.

Selanjutnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan hal yang sama, namun ia menyinggung Jaksa Agung perihal kasus dana desa dengan nilai yang rendah. Menurutnya, kasus dengan nominal Rp5 juta tidak perlu masuk pengadilan dan ada tuntutan yang diputus sekian tahun.

"Tidak sedikit kasus dana desa dengan nilai rendah yang anggaplah hanya beda Rp7 juta, beda Rp5 juta tapi karena masuk di pengadilan mesti ada tuntutan dan akhirnya diputus sekian tahun," katanya.

"Lebih banyak biaya makan dia di dalam ketimbang dengan apa yang kita kejar. Juga bangsa ini memiliki keterbatasan soal keterbatasan soal ketersediaan Lapas yang sudah over capacity," sambungnya.

Menanggapi dua pernyataan di atas, Jaksa Agung menjelaskan terkait perkara korupsi nilai kerugian keuangan negara Rp1 juta sesuai data yang diterima, terdapat satu penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Pontianak dalam perkara Pungutan Liar (Pungli). Perkara itu melibatkan seorang wasit dengan nilai Rp2 juta dan saat ini perkara tersebut masih dalam tahap Pra-Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pontianak.

"Perkara tersebut tidaklah berkaitan dengan kerugian keuangan negara, namun terkait dengan upaya pemberantasan pungutan liar (saber pungli)," tandas Leonard, Jumat (28/1/2022).

Maka itu, penanganannya diharapkan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan hati nurani dan menggunakan instrumen lain selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk perkara Tipikor yang berkaitan dengan kerugian negara, Kejagung telah memberi imbauan agar tindak pidana korupsi di bawah Rp50 juta dilakukan pengembalian proses hukum.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan pelaku korupsi dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak harus dihukum penjara. Namun, cukup dengan cara dikembalikan saja aset negara yang dikorupsi.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (27/1/2021).

"Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta untuk bisa diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan," kata Burhanuddin.[]