Ekonomi

Pengusaha Sudah Taat PPKM Darurat, Stimulus Pemerintah Mana?

Apindo meminta pemerintah menggelontorkan stimulus bagi dunia usaha


Pengusaha Sudah Taat PPKM Darurat, Stimulus Pemerintah Mana?
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, ketika memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media. (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menggelontorkan stimulus bagi dunia usaha untuk menghadapi perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, mengatakan saat ini pihak pengusaha telah menaati pertaruan pemerintah terkait PPKM darurat, sehingga saat ini yang dibutuhakn adalah berbagai stimulus untuk mencengah PHK hingga kebangkrutan.

"Pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial. Bagaimanapun, pengusaha harus mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan dan gaji pegawai," katanya saat konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Ia mengatakan saat ini Implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, agar lebih seragam.

Hariyadi menyebutkan kenyataan di lapangan banyak lembaga keuangan yang memberikan keringanan yang berbeda-beda untuk penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Hariaydi juga meminta Implementasi Permenaker No 2/2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan padaIndustri Padat Karya Tertentu dalam masa pandemi COVID-19.

Menurutnya pengusaha dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja atau buruh berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.

"Perlu mengutamakan dialog antara Pemerintah, pekerja dan pengusaha agar dipahami bersama kesulitan pengusaha sehingga jika ada pengurangan maka hal ini dikompensasikan dengan bantuan subsidi upah bagi yang telah rajin membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

"Kami juga minta Keringanan listrik dan pajak diperlukan agar pengusaha mampu bertahan, dimana selama ini belum kami dapatkan," ucapnya lagi.