Ekonomi

Pengusaha Ritel Minta Aturan Baru Tarif Pajak Ditunda, Kondisinya Masih Terpuruk Bos!

Aprindo meminta melalui DPR agar pemerintah meninjau kembali peningkatan tarif pajak PPN & penetapan pajak multi tarif.


Pengusaha Ritel Minta Aturan Baru Tarif Pajak Ditunda, Kondisinya Masih Terpuruk Bos!
Suasana kios pertokoan yang tutup di pusat perbelanjaan kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (28/1/2019). Pasar ritel nasional mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir akibat daya beli masyarakat terhadap e-Commerce (belanja online) yang semakin meningkat. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) meminta melalui DPR agar pemerintah meninjau kembali peningkatan tarif pajak PPN dan penetapan pajak multi tarif.

Ketua Umum APRINDO, Roy N Mandey menilai peningkatan tarif maupun penerapan multi tarif PPN pada situasi pandemi saat ini sangat kurang tepat.

Ini karena berbagai sektor termasuk diantaranya Ritel Modern (pasar swalayan) saat ini sedang dalam kondisi terpuruk dihantam badai pandemi covid-19, yang ditandai dengan berhenti beroperasinya hampir 1500 gerai ritel modern dalam kurun waktu 18 bulan terakhir.

Kenaikan tarif PPN secara umum dari 10% menjadi 12% pasti akan berdampak pada melandainya daya beli sehingga memupuskan upaya menjaga konsumsi rumah tangga, sebagai kontributor terbesar pada ekomomi, yang pada kuartal II 2021 ini mencapai 55.07% pada PDB.  Serta kecenderungan terjadinya peningkatan laju inflasi yang signifikan.seiring dengan kenaikan harga barang akibat kenaikan tarif pajak.

"Situasi ini, akan lebih tergerus lagi saat dikenakannya sistem multi tarif terendah 5% dan tertinggi 15%, yang mengakibatkan pembebanan pada masyarakat berpenghasilan rendah atau marginal senilai minimal 5%, yang sebelumnya tidak terkena," kata Roy lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/8/2021).

Belum lagi dengan dampak perbedaan multitarif PPN tersebut antar barang yang dijual pada peritel modern, berpotensi akan membangunkan black atau shadow market yang meningkat pula. Dan itu akan menjadi pilihan utama konsumen, maupun peningkatan belanja barang di luar negeri yang harganya lebih bersaing.

Roy juga meminta, pemberlakuan PPH minimal 1% pada pendapatan/omzet kotor atas perusahaan yang berstatus rugi dapat ditangguhkan.

PPH minimal ini akan menambahbeban tambahan bagi berbagai sektor termasuk peritel yang mengalami kerugian, sehingga melakukan langkah kebijakan strategis dalam hal penutupan gerai, hilangnya investasi hingga PHK massal.

"Dalam situasi pandemi ini, pasti pemerintah akan meneruskan fungsi refokusing dan relokasi APBN agar kuat. Dimana salah satu upaya pemerintah mendapatkan income adalah melalui extensifikasi perpajakan, selain menambah hutang luar negeri maupun, melalui penerbitan SBN atau Obligasi negara dan printing money," ucapnya.