Ekonomi

Pengusaha Minta OJK Hapus Riwayat Kredit Macet UMKM

Hipmi meminta OJK untuk menghapus BI Checking yang dimiliki para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika ternyata riwayat kredit nasabah tersebut buruk.


Pengusaha Minta OJK Hapus Riwayat Kredit Macet UMKM
Ilustrasi - Sektor UMKM (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penghapusan BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dimiliki para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika ternyata riwayat kredit nasabah tersebut buruk.

Menurutnya, maksimal BI Checking tersebut satu tahun setelah dilunasi.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Anggawira mengatakan, kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dari debitur UMKM diserahkan ke masing-masing bank.

Namun, saat ini tidak ada alasan bagi bank untuk melakukan hal tersebut. Sebab, telah diberikan sederet stimulus untuk mendorong lagi kinerja bank.

"UMKM yang memiliki BI Checking jelek, mohon agar OJK segera menghapusnya. Maksimal BI Checking itu satu tahun setelah dilunasi," ujar Anggawira dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Dia mengatakan, kebijakan tersebut sepenuhnya diberikan kepada pemilik dan pengurus perusahaan. Namun dia menghimbau agar apapun kebijakan yang diambil oleh individual perbankan, tetap harus dikomunikasikan dengan OJK sebagai regulator.

"Untuk tetap menjaga kesehatan kredit dari UMKM telah diberikan berbagai stimulus mulai dari subsidi bunga hingga penjaminan bunga oleh pemerintah," ucapnya.

Sehingga, saat ini dinilai sudah tidak ada alasan bagi perbankan untuk tidak menyalurkan kredit tambahan kepada UMKM yang dinilai memiliki prospek. Ditambah kondisi saat ini hanya bersifat sementara.

"Jadi menurut kami itu adalah kebijakan individual, silakan kalau mau dilakukan. Tapi yang kami pegang adalah yang pertama kami harapkan kondisinya tetap stabil, jangan sampai ada bank yang ternyata mengalami permasalahan yang cukup rumit tanpa sepengetahuan OJK," ungkapnya. []