Ekonomi

Pengusaha Minta Industri Manufaktur Beroperasi 100 Persen, Pemerintah Mau?

para pelaku usaha memohon kepada Pemerintah untuk  tetap mengijinkan operasional industri manufaktur dengan syarat tertentu.


Pengusaha Minta Industri Manufaktur Beroperasi 100 Persen, Pemerintah Mau?
Pekerja saat mengecek ketersediaan stok barang makanan dan minuman di salah satu gudang e-commerce, Marunda, Jakarta, Senin (16/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi diperpanjang hingga 25 Juli 2021 dengan istilah baru yakni PPKM level empat. Untuk itu dalam rangka pemberlakuan PPKM level empat, para pelaku usaha memohon kepada Pemerintah untuk tetap mengijinkan operasional industri manufaktur dengan syarat tertentu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor untuk tetap beroperasi. 

Beroperasinya manufaktur dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional, untuk yang melakukan vaksinasi minimal 2 kali untuk seluruh karyawannya.

"Perusahaan diharuskan tetap mengikuti prokes secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kemenperin," ujarnya, saat   konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Ia mengatakan ada beberapa perusahaan industri manufaktur, yang perlu diberikan kelonggaran tersebut yakni komitmen delivery dengan perusahaan lain di lingkup nasional atau negara lain yang secara kontraktual tidak bisa dihindari.

Kemudian kepentingan mempertahankan produk-produk domestik dalam rangka substitusi impor berupa bahan baku dan bahan penolong produksi.

"Kepentingan mempertahankan pendapatan karyawan pada industri padat karya misalnya di sektor tekstil, garmen dan sepatu demi kepentingan pertimbangan geopolitik Indonesia di mata dunia Internasional," ucapnya.

Akan tetapi apabila ada kasus konfirmasi positif dalam industri manufaktur tersebut, evaluasi akan cepat dilakukan dengan menurunkan kapasitas menjadi 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional.

Hariyadi juga meminta pemerintah mengizinkan industri manufaktur sektor non esensial serta industri penunjangnya untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% karyawan operasional dan10% karyawan penunjang operasional dan tetap mengikuti prokes secara ketat.