Ekonomi

Pengusaha Kecewa Sejumlah Gubernur Naikkan UMP 2021, Ancam Ada PHK Lagi

Apindo mengaku kecewa pada kepala-kepala daerah yang menetapkan kenaikan UMP 2021 tidak sesuai dengan SE Kementerian Ketenagakerjaan.


Pengusaha Kecewa Sejumlah Gubernur Naikkan UMP 2021, Ancam Ada PHK Lagi
Ilustrasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) (LEGALERAINDONESIA.COM)

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta dan Sulawesi selatan serta kepala-kepala daerah lain yang menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak sesuai dengan Surat Ederan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketua Umum APINDO, Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan, dengan penetapan UMP yang tidak sesuai dengan SE, pihaknya dapat memastikan bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis.

Ia menyebutkan, penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker seharusnya mengacu kepada PP 78/2015, yaitu dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL bukan malah mengambil diskresi tersendiri.

"Berdasarkan data analisis dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS didapati bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait pembayaran upah (sekitar 53,17 persen Usaha Menengah dan Besar dan 62,21 persen Usaha Mikro dan Kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional)," ucapnya saat konferensi pers, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Lebih lanjut, Hariyadi mengungkapkan jika pengusaha pada dasarnya sulit menerima SE Menaker tersebut. Sebab, dalam kondisi memburuknya situasi ekonomi seperti ini seharusnya UMP diturunkan sehingga kelangsungan bekerja pekerja/buruh dapat terjaga.

“Dengan berbagai proses dialog dan diskusi kami berusaha untuk dapat memahami keputusan pemerintah, sehingga Pemerintah Pusat menetetapkan upah minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020,” terang Hariyadi.

Senada dengan Hariyadi, Wakil Sekretaris Umum APINDO yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz menambahkan jika PP 78/2015 serta aturan turunannya merupakan aturan yang disusun pada kondisi normal.

“Saat ini kita dalam kondisi tidak normal, yaitu pandemi COVID-19. Aturan PP 78 yang seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan karena situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan,” urai Adi.

Dengan demikian, kondisi UMP yang ada saat ini sudah berada di atas median upah. Hal tersebut menunjukan bahwa upah minimum yang ada saat ini sulit dijangkau oleh dunia usaha.

Untuk itu, APINDO mendorong pemerintah pusat untuk dapat membina kepala-kepala daerah yang melanggar SE tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penetapan UMP. []