Ekonomi

Pengusaha Desak Program dalam UU Cipta Kerja Sebelum Putusan MK Dapat Disahkan!

Apindo menyatakan terkait putusan inkonstitusional bersyarat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK)


Pengusaha Desak Program dalam UU Cipta Kerja Sebelum Putusan MK Dapat Disahkan!
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, ketika memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media. (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan terkait putusan inkonstitusional bersyarat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) agar dijalankan mengikuti arahan pemerintah demi kepastian hukum agar tidak kehilangan kepercayaan investor.

Hariyadi Sukamdani mengungkapkan program-program dalam peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan sebelum putusan MK tersebut agar segera diimplementasikan.

" Sebagai contoh program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang sudah dilengkapi dengan 1 (satu) PP, 2 (dua) Permenaker dan 1 (satu) Permenkeu sesuai perintah UU Cipta Kerja," tutur Hariyadi saat konferensi pers daring, Kamis (9/12/2021).

Hariyadi Sukamdani menerangkan dunia usaha mengapresiasi kecepatan sikap pemerintah dan DPR RI dalam menjalankan putusan MK dengan mengagendakan perubahan UU 12/2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam program legislasi nasional tahun 2022.

Hariyadi Sukamdani menegaskan kepada publik bahwa putusan MK tersebut merupakan putusan yang bersifat formil terkait prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan, dan bukan bersifat materiil sehingga tidak merubah substansi materi UU Cipta Kerja

" Dunia usaha berharap semua pihak mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menyikapi putusan MK tersebut untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik melalui kepastian iklim investasi untuk menarik investor dan menciptakan lapangan pekerjaan," ucapnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah masih melakukan operasionalisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada seluruh sektor sesuai dengan putusan MK.

Airlangga Hartarto mengungkapkan operasionalisasi tersebut antara lain, Operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan, Pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha dan OSS, serta Ketenagakerjaan.

" Dengan demikian, operasionalisasi (UU Cipta Kerja) tetap berjalan sesuai dengan putusan MK," katanya saat konferensi pers daring, Senin (29/11/2021).