Ekonomi

Pengusaha Desak PLN Perbaiki Tata Kelola Biaya Investasi Penyambungan Listrik Perumahan Subsidi

Para investor/ pengusaha dari developer Perumahan Subsidi menuai banyak kecaman terhadap biaya investasi penyambungan listrik baru


Pengusaha Desak PLN Perbaiki Tata Kelola Biaya Investasi Penyambungan Listrik Perumahan Subsidi
Pekerja PT PLN (Persero) saat melakukan perawatan kabel jaringan listrik baru. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Para investor/ pengusaha dari developer perumahan subsidi menuai banyak kecaman terhadap biaya investasi penyambungan listrik baru pada Kawasan Perumahan subsidi/FLPP. Keluhan tersebut ditenggarai seiring tanggungan biaya investasi atas penyambungan listrik baru pada Kawasan Perumahan Subsidi tersebut.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) itu pasalnya meminta biaya investasi kepada para pengembang/developer sebagai syarat untuk dialirkannya listrik.

Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengungkapkan seharusnya biaya investasi penyambungan listrik baru untuk perumahan subsidi ditanggung oleh PLN (Persero). Karena perumahan subsidi dibeli khusus oleh Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sehingga apabila biaya investasi atas penyambungan listrik baru ditanggung oleh pihak developer, maka akan berdampak terjadi kenaikan atau tambahan biaya yang dibebankan kepada para konsumen. Adapun kejadian ini tidak sejalan dengan program Pemerintah yaitu satu juta rumah, maka seharusnya hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah dalam memberikan kebijakan agar tepat sasaran serta menyelaraskan dengan Program Presiden Jokowi 1 juta rumah.

“Kami sebagai perwakilan sekaligus pengusaha perumahan subsidi (developer) bertujuan ikut andil dalam pertumbuhan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. maka sudah seharusnya dalam berinvestasi diberikan kepastian, karena yang dialami kami dalam penerapan pembayaran biaya pembangunan listrik baru tidak sesuai dengan standar Permen ESDM No. 27 Tahun 2017, yang menerangkan bahwa untuk penyambungan Daya Listrik Baru dikenakan biaya sebesar Rp1.218.000,- sedangkan tarif yang diberikan oleh PLN (Persero) dihitung secara rata-rata kurang lebih dikenakan sebesar Rp2.200.000,- sampai dengan Rp3.800.000,- per-unit,” beber Anggawira pada lewat keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Anggawira menambahkan dengan kejadian ini atas peningkatan biaya pemasangan listrik baru para pengusaha mengalami kesulitan dalam menentukan operational cost dalam pemasangan biaya listrik tersebut, dan para pengusaha (pihak developer) menganggap bahwa tidak adanya kepastian dalam berinvestasi dan tidak transparansi kepada para pengusaha perumahan subsidi dengan terjadinya perbedaan tersebut.  Serta hal itu tidak sejalan dengan Program Pak Jokowi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk diberikan kepastian dalam investasi guna menunjang pertumbuhan investasi dan ekonomi.

“Pihak PLN (Persero) menyampaikan kepada kami bahwa dalam melaksanakan penyambungan listrik baru dikenakan biaya investasi yang mana ditanggung oleh pihak developer. Oleh karena itu, kami keberatan dengan biaya investasi tersebut, seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada kami khususnya bagi para pengusaha perumahan subsidi,” ungkap Anggawira.

Anggawira juga mengatakan sebaiknya pihak PLN (Persero) mengevaluasi dalam model bisnis atau mencari formulasi yang tepat agar dapat memberikan kepastian investasi bagi para pelaku usaha. Khususnya bagi perumahan subsidi, karena secara harfiah investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. 

“Apabila kami diminta untuk menanggung atas biaya investasi tersebut kami mengharapkan adanya imbal hasil dari biaya investasi tersebut, namun prakteknya kami tidak mendapatkan hal tersebut,” tutup Anggawira.[]