Ekonomi

Pengusaha Desak Pemerintah Segera Terbitkan Perpres Tarif EBT

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Halim Kalla mengatakan pihak swasta atau pengusaha saat ini masih ragu-ragu untuk menggarap energi baru dan terbarukan (EBT).


Pengusaha Desak Pemerintah Segera Terbitkan Perpres Tarif EBT
Panel Surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (TAMBANG.CO.ID/Istimewa)

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Halim Kalla mengatakan pihak swasta atau pengusaha saat ini masih ragu-ragu untuk menggarap energi baru dan terbarukan (EBT).

"Masalah sekarang ini dua tahun ini di bawah pemerintah menteri energi saat ini, ini formulanya tidak bankable dan tidak menarik bagi pengusaha sehingga tidak melaksanakan investasi," katanya di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Ia mengatakan sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tarif pembelian tenaga listrik yang bersumber dari EBT oleh PLN.

Padahal kata Halim, saat ini pengusaha menunggu perpres EBT agar ada kepastian tarif. Sehingga pengusaha lebih tertarik dengan investasi sektor EBT.

"Kami menunggu Perpres yang tidak keluar-keluar, padahal sudah setahun digodok dan Presiden juga hampir menandatanganinya, tanpa tarif yang baik, kami sebagai pengusaha tidak bisa investasi," katanya.

Untuk itu ia mengharapkan Presiden segera merilis Perpres EBT pada tahun, agar memberikan kepastian untuk para pengusaha dan invesatsi. Sekaligus Indonesia bisa mencapai target 23% pembangkit listrik EBT pada 2025 dan 31% pada 2050.

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana sebelumnya mengatakan, secara formal draf Perpres ini belum ditandatangani Presiden.

Saat ini, menurutnya draf Perpres sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara dan masih dalam proses penandatanganan paraf dari sejumlah kementerian terkait sebagai tanda persetujuan dari kementerian tersebut terhadap draf Perpres tarif EBT ini.

"Menterinya siapa saja, yang pasti Menko Maritim dan Investasi sebagai koordinator dari kegiatan ESDM, kemudian Menteri Keuangan, kemudian Menteri BUMN," ungkapnya dalam konferensi pers 'Capaian Kerja 2020 dan Rencana Kerja 2021 Subsektor EBTKE' secara virtual, Kamis (14/01/2021). []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu