News

Pengidap COVID-19 di Jakarta Meningkat Tiga Kali Lipat, DPRD: Pemprov Lebih Asik Lakukan Pengobatan


Pengidap COVID-19 di Jakarta Meningkat Tiga Kali Lipat, DPRD: Pemprov Lebih Asik Lakukan Pengobatan
Relawan mengenakan alat pelindung diri dan dilengkapi dengan data kasus COVID-19 memberikan himbauan kepada masyarakat di halte Transjakarta Harmoni, Jakarta, Rabu (15/7/2020). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) hadirkan maskot 'Manusia COVID-19' di seluruh koridor Bus Rapid Transit (BRT). Tujuannya untuk mengurai kepadatan baik di halte maupun di dalam bus, serta meningkatkan kewaspadaan pelanggan selama masa PSBB transisi ketika menggunakan transportasi publik, khususnya Transjakarta. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Anggota DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjutak menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang gesit melakukan pencegahan penularan Covid-19 di Ibu Kota. 

Salah satu buktinya adalah melonjaknya kasus Corona di penghujung penerapan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi ini. Bahkan sudah tiga kali dalam satu pekan belakangan kasus Corona di Jakarta melampaui angkat 300 kasus per hari.

Ditengah meluasnya wabah mematikan itu, Pemprov DKI justru berencana menghapus aturan wajib Surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta dan menggantinya  dengan sistem baru Corona Likelihold Matrik (CLM). Warga yang hendak keluar masuk wajib mengisi data diri mereka melalui sistem ini.

Bagi Jhony SIKM atau CLM bakal tak berarti kalau Pemprov DKI tak mampu mengajak masyarakat untuk berkolaborasi menekan penularan corona.

Kata dia yang terjadi selama ini, masyarakat tidak terlibat aktif karena Pemprov DKI kurang mengkampanyekan pencegahan corona.

“Pemprov DKI kayaknya lebih asik melakukan pengobatan, tapi aspek pencegahan kurang,”kata Jhoni saat dikonfirmasi  Kamis (16/7/2020).

Bila masyarakat berhasil diajak bekerja sama untuk melakukan langkah pencegahan bareng-bareng dan Pemprov DKI mampu mengontrol sektor usaha yang sudah mulai beroperasi saat ini maka,corona di Jakarta bisa dengan mudah dilawan.

“Namanya pencegahan Covid-19 ini dalam konteks DKI Jakarta, adalah jika Pemprov DKI itu melibatkan masyarakat jadi menjadi gerakan masyarakat, kemudian memang betul-betul diawasi, tempat yang boleh dikatakan rentan, keramaian itu yang harusnya dipantau benar-benar. Jadi jelas pengukurannya,” pungkasnya.

Adapun PSBB transisi di Jakarta berakhir hari ini setelah sebelumnya sempat diperpanjang dua pelan lalu. Pemprov DKI belum memberi pernyataan sampai sekarang.

Mengingat kasus corona Ibu Kota yang terus berangsur naik, Politisi Senior PDIP ini meminta Anies menyudahi fase peralihan ini dan kembali melakukan PSBB normal seperti yang pernah diterapkan sebelumnya.

Tetapi harapan itu dibarengi dengan permintaan agar Anies melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Pelanggar protokol kesehatan mesti dihukum berat supaya ada efek jerah kedepannya.

“Udah lah enggak usa lagi transisi diperpanjang, itu pemanis doang hanya lip service. Coba sekarang sejauh mana perhatian masyarakat ketika ada laporan dari pemerintah tentang Covid-19, itu udah enggak ada,” tuntasnya.[]

Ridwansyah Rakhman

https://akurat.co