News

Penghentian Pembahasan Revisi UU Pemilu Sebagai Persiapan Gibran Maju Pilgub, PDIP: Sembrono!

Partai Demokrat menuding pembahasan revisi UU Pemilu dihentikan untuk kepentingan Presiden Jokowi mempersiapkan Gibran maju ke Pilgub DKI


Penghentian Pembahasan Revisi UU Pemilu Sebagai Persiapan Gibran Maju Pilgub, PDIP: Sembrono!
Gibran Rakabuming Raka berbicara di depan awak media di Solo, Jawa Tengah, pada 17 Juli 2020 (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program Pemerintahan PDIP, Arif Wibowo menepis tudingan Partai Demokrat jika pembahasan revisi Undang-undang (UU) Pemilu dihentikan untuk kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju ke Pilgub DKI Jakarta 2024. 

"Mengada-ada (penghentian pembahasan revisi Undang-undang (UU) Pemilu dihentikan untuk kepentingan Presiden Jokowi), spekulatif dan sembrono," kata Arif kepada wartawan, Kamis (11/2/2021). 

Dia menegaskan, UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu diubah. Karena menurutnya, tahapan keserentakan Pemilu nasional 2024 harus dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian dievaluasi. 

"Penilaian yang tak berdasar sama sekali. UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu diubah. Tahap keserentakan nasional 2024 harus dijalankan terlebih dahulu baru kemudian dievaluasi," jelasnya. 

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily juga mengatakan, sebuah UU Pemilu seharusnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum direvisi. Karena menurutnya, setiap UU tidak mudah untuk direvisi.  

"Tidak sebentar-sebentar diubah dan sudah seharusnya UU dilaksanakan dalam jangka panjang," jelas Ace saat dihubungi Akurat.co, Kamis (11/2/2021).

Ace menilai, pembatalan pembahasan revisi Undang-undang (UU) Pemilu tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Gibran Rakabuming Raka maju ke Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.  

"Pembatalan revisi UU Pemilu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan politiknya Presiden Jokowi untuk Gibran," tegasnya. 

Seperti diketahui, Partai Demokrat menilai penghentian pembahasan revisi UU Pemilu sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dan parlemen lantaran adanya kepentingan kekuasaan.