Ekonomi

Penghasilan 5 M Dikenakan Pajak 35 Persen, Sri Mulyani Sebut Deddy Corbuzier

Sri Mulyani mengatakan pada Undang-Undang Keharmonisan Peraturan Perpajakan (UU HPP)


Penghasilan 5 M Dikenakan Pajak 35 Persen, Sri Mulyani Sebut Deddy Corbuzier
Kementerian Keuangan, Sri Mulyani saat live streaming di youtube Direktorat Jendral Pajak, Jumat (4/2/22). (Instagram/smindrawati)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada Undang-Undang Keharmonisan Peraturan Perpajakan (UU HPP) pendapatan yang diatas Rp5 miliar pertahun dikenakan tarif sebesar 35 persen, dari yang sebelumnya hanya 30 persen untuk penghasilan di atas Rp500 juta per tahunnya.

“Kalau sekarang kita bagi dua yang Rp500 juta sampai Rp5 miliar tetap 30 persen, kemudian yang diatas Rp5 miliiar pertahun pajaknya 35 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat live streaming di youtube Direktorat Jendral Pajak, Jumat (4/2/22).

Ia juga menjelaskan aturan membuat tarif pajak penghasilan (PPh) ini juga berdampak pada Dedy Corbuzier yang juga naik dari 30 persen menjadi 35 persen karena penghasilannya di atas Rp5 miliar per tahun.

baca juga:

“ Waktu saya wawancara di podcastnya Deddy Corbuzier, saya tanyain kamu pertahun dapat Rp5 miliar? ‘iya’, berarti nanti kamu naik,” jelasnya.

Sri Mulyani menyebut aturan perubahan tersebut adalah suatu asas keadilan yang seharusnya orang kaya membantu orang yang kurang kaya.

“ Memang ini adalah asas keadilan, bukannya kita tidak sayang sama yang kaya, tapi yang kaya saya minta harus sayang sama yang kurang kaya. Yaitu tadi untuk membayar kelompok yang tadi tidak mampu, dengan membuat braket yang diatas,” ujarnya.

UU HPP ini sangat memihak kepada UMKM dan kelompok menengah ke bawah. Seperti contoh jika masyarakat mempunyai usaha seperti rumah makan dan lainnya selama pendapatannya dibawah Rp500 juta pertahun tidak membayar pajak.

“ Kalau anda orang pribadi wajib pajak pribadi. Terus punya usaha entah membuka rumah makan, kemudian anda orang pribadi yang membuat usaha, selama pendapatan atau peredaran volume dari usaha anda, dibawah Rp 500juta per tahun anda tidak bayar pajak. Jadi UMKM yang volume peredaran bruto ya Rp300 juta dia tidak bayar pajak,” papar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada objek pajak nilai tambah yang sebetulnya semua barang yang menciptakan nilai tambah harus dipajakin.